Tanpa Pemekaran, Papua Barat Daya Sulit Peningkatan Ekonomi

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta
Sumber :
VIVA.co.id
Bom Sarinah, Ketua MPR Nilai Aparat Tak Kecolongan
- Wakil Ketua MPR Oesman Sapta menerima inisiator pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Delegasi itu dipimpin oleh Johanis Naa. Di hadapan Oesman Sapta mereka mengutarakan keinginan terbentuknya provinsi baru, pemekaran dari Provinsi Papua dan Papua Barat, yakni Provinsi Papua Barat Daya.

Simposium Kebangsaan MPR, Mengevaluasi Proses Ketatanegaraan
 
Wakil Ketua MPR: Indonesia Dipandang Penting oleh Qatar
Menanggapi keinginan yang demikian, Oesman Sapta mengakui bahwa Pulau Papua merupakan pulau yang sangat besar dan luas sehingga dirinya setuju adanya pemekaran. Dikatakan tanpa pemekaran akan sulit terjadinya peningkatan ekonomi. “Pulau Papua geografisnya sangat besar,” ujar Oso di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD.
 

Ia menekankan pembangunan di sana harus berkonsentrasi membangun masyarakat, sumber dayanya. Diingatkan pula bahwa bila terjadi pemekaran di Pulau Papua, maka dana yang diberikan oleh pemerintah pusat harus benar-benar digunakan untuk membangun sehingga dana dari pusat bisa diperanggungjawabkan dan bukti dari pemekaran provinsi baru ada dan nyata.

 

Bila terbentuk Provinsi Papua Barat Daya, Oesman Sapta mengharap agar provinsi itu terbuka dengan masyarakat lain, masyarakat dari daerah lain, sebab tak mungkin membangun daerah kosong. Ditegaskan jangan malu menerima penduduk dari daerah lain. Antara penduduk daerah lain dengan penduduk setempat harus bersama-sama membangun wilayah.

 

Oesman Sapta dalam hal ini mendorong adanya transmigrasi. Dengan transmigrasi maka akan terjadi percepatan pembangunan wilayah. Meski demikian ditekankan bahwa kaum transmigran juga harus memperhatikan budaya setempat. “Saya pikir pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah hal yang bagus,” tutur Oso, Kamis 12 November 2015.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya