Sumber :
- VIVA.co.id / Renne Kawilarang
VIVA.co.id
- Terkait pencatutan nama Presiden Jokowi meminta meminta jatah pada PT Freeport, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan hal itu jika sampai benar terjadi sangat memalukan.
"Kita minta Menteri yang bersangkutan supaya dibuka saja orangnya, kan ini jadi tanda tanya. Siapa namanya, agar perlu dibongkar agar kejadian-kejadian seperti itu jangan terulang, sebab dalam banyak hal apabila blok tambang-tambang itu mau diperpanjang sering sekali pihak tertentu mengambil kesempatan," ucapnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kita minta Menteri yang bersangkutan supaya dibuka saja orangnya, kan ini jadi tanda tanya. Siapa namanya, agar perlu dibongkar agar kejadian-kejadian seperti itu jangan terulang, sebab dalam banyak hal apabila blok tambang-tambang itu mau diperpanjang sering sekali pihak tertentu mengambil kesempatan," ucapnya.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Ia menambahkan, dalam kasus Freeport ini politisi menjual nama Jokowi-JK, karena ini kontrak dengan nilani yang fantastis. Agar hal ini tidak terulang lagi maka perlu dibongkar.
“Saya berpendapat perlu dibentuk pansus freeport agar bisa ditelaah bisa dilihat secara terbuka, apakah ini ada skandal, apakah ini pelanggaran hukum. Saya coba usulkan dibentuk pansus," ujarnya, di Senayan, Kamis 12 November 2015.
Ia mengaku itu baru pemikirannya sendiri, belum tentu disetujui, tapi tetap usulkan agar kasus-kasus ini tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.
"Apakah parpol atau non parpol kita gak tau, sebaiknya dibongkar agar tidak kembali ke menteri yang bersangkutan. Sebab kita belum tahu, siapa orangnya. Kalau dulu pembubaran Petral gak pernah direalisir menteri, politisi apa kita lihat perkembangan," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia menambahkan, dalam kasus Freeport ini politisi menjual nama Jokowi-JK, karena ini kontrak dengan nilani yang fantastis. Agar hal ini tidak terulang lagi maka perlu dibongkar.
