- REUTERS/Jason Reed
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo dipastikan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kelompok 20 negara ekonomi terbesar dunia (G-20) di Antalia, Turki pada tanggal 15-16 November 2015 mendatang.
Acara ini merupakan puncak dari seri yang sebelumnya telah dilakukan sepanjangan tahun 2015. Nantinya, Presiden akan didampingi oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Menkeu Bambang mengatakan, setidaknya ada tiga agenda utama yang akan dibawa Indonesia dalam perhelatan akbar G20. Agenda pertama, adalah mengenai pembiayaan infrastruktur
"Kebetulan, dalam G-20 ada topik yang jadi kebutuhan Indonesia, yakni, pembiayaan infrastruktur. Indonesia juga salah satu ketua Infrastructure Finance bersama Jerman dan Meksiko," ujar Bambang dalam konferensi pers di kantornya, di Jakarta, Jumat 13 November 2015.
Bambang memaparkan, salah satu tugas Indonesia dalam Infrastructure Finance, adalah mendorong kesadaran seluruh negara akan peran infrastruktur untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Apalagi, lembaga pembiayaan sektor infrastruktur mulai marak bermunculan saat ini.
Seperti munculnya Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) saat G-20 ramai bicara soal infrastruktur.
"Ada juga BRICS Development Bank. World Bank, Asian Development Bank (ADB) juga menaikkan ukuran modalnya untuk pembiayaan infrastruktur," kata dia.
Agenda kedua, lanjut Bambang, adalah terkait arsitektur keuangan dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Ia menjelaskan, harus ada kesempatan lebih dari negara berkembang untuk berpartisipasi dalam sistem kebijakan moneter dunia.
Sampai saat ini, kebijakan yang diterapkan IMF memang didominasi oleh peran dari negara-negara maju, salah satunya Amerika Serikat. Menurut Bambang, IMF memang sudah merencanakan untuk reformasi, namun langkah tersebut tertahan oleh keputusan kongres AS.
"IMF pada dasarnya ingin lakukan itu. Sayangnya, kongres AS tidak memberikan persetujuan mengenai reformasi IMF. Tanpa persetujuan, reformasi ini tetap tertahan," ungkapnya.
Karena itu, misi Indonesia dalam G-20 adalah mengimbau dan mendorong reformasi IMF, agar lebih memperhatikan dampak dan kondisi yang selama ini dialami oleh sejumlah negara berkembang. Salah satunya, adalah gonjang ganjing kenaikan tingkat suku bunga acuan bank sentral AS (The Fed).
Menurutnya, Kebijakan moneter yang diterapkan IMF dianggap tidak memperhatikan kondisi perekonomian dunia secara menyeluruh. Apalagi, tantangan ekonomi dunia tidak hanya datang dari sentimen The Fed, melainkan sejumlah negara maju lain seperti Tiongkok dan Jepang.
"Kami sebagai anggota G-20, ingin agar siapa pun yang membuat kebijakan moneter memperhatikan dampak secara global. Kami hargai dan akui pentingnya kebijakan moneter. Tetapi, harus perhatikan dampaknya. Bukan hanya ke finansial, tetapi ekonomi, politik, dan sosial," ujar Bambang.
Selain itu, agenda ketiga yang akan dibawa Indonesia adalah apresiasi terkait kerja sama yang dilakukan G-20 dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengenai pemberlakuan pajak internasional dan pencegahan transfer harga. (asp)
Jokowi: Tax Amnesty Jadi Jawaban Merebut Dana Investasi
Deklasi harta atau aset 1.294 peserta dengan akumulasi Rp9,95 triliun.
