Pimpinan DPR Tak Perlu Ikut Campur Pembelian Alutsista TNI

- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TB Hasanudin melihat Dewan Perwakilan Rakyat terlalu ikut campur terkait teknis pembelian senjata dan pertahanan TNI. Di mana DPR tidak mempunyai kemampuan menentukan jenis perlengkapan apa yang dibutuhkan TNI.

"Akhir-akhir ini muncul anggota DPR yang mulai ikut campur tangan dalam proses pembelian jenis aat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, bahkan ada yang meminta TNI AU untuk memindahkan pangkalan udaranya ke wilayah perbatasan," kata Hasanudin Senin 16 November 2015.

Menurutnya, peran tersebut bukanlah tugas dan fungsi DPR. "Fungsi DPR adalah legislasi, kontrol dan bujet. Spek Alusista apalagi menentukan mereknya merupakan tanggung jawab user (TNI)," ujarnya.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mengungkapkan sebagai pengguna TNI yang memiliki kompetensi untuk menguji Alutsista dan menentukan mana yang cocok.

"Bukan anggota DPR yang tidak memiliki keahlian untuk itu. Sama halnya juga dengan disposisi dan dislokasi pasukan atau pangkalan," terangnya.

Purnawirawan jenderal TNI meminta DPR tak perlu ikut campur dalam pengadaan Alusista TNI. "Biarkanlah TNI yang memutuskan berdasarkan kemampuan Alutsista, ancaman dan strategi yang dipilih. Saya yakin TNI akan lebih profesional dalam menentukan lokasi-lokasi pangkalannya," tegas Hasanudin.

Sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto diketahui melakukan lobi-lobi pembelian pesawat amfibi US2 buatan produsen Jepang Shin Maywa. Lobi itu dilakukannya di sela-sela kunjungan ke negeri Sakura guna meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dan membahas mengenai masalah Laut China Selatan yang ketegangannya semakin meningkat.