Sumber :
VIVA.co.id
- Saat memberi sambutan dalam Seminar Nasional Badan Pengkajian MPR dengan tema Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, 18 November 2015, di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Ketua MPR Zulkifli Hasan bertanya apakah nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan masih ada?
Ia pun menguraikan, saat melakukan kunjungan ke beberapa daerah, dirinya mendengar dari kepala daerah bahwa Pancasila urusan orang tua. Anggapan yang demikian menurut Zulkifli akibat dari tidak masifnya sosialisasi Pancasila seperti pada masa Orde Baru.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Zaskia Gotik Jadi 'Duta Pancasila,' Kok Bisa?
Diungkapkan bahwa Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, seolah-olah hanya urusan MPR. Hal demikian dibantah oleh Zulkifli.
“Tentu tidak mudah bila Sosialisasi Empat Pilar MPR hanya dibebankan pada MPR. Ini tugas kita semua,” ujarnya.
Untuk itu dirinya mengucapkan terima kasih pada ICMI yang pada pagi itu ikut mensosialisasikan Empat Pilar kepada anggotanya dan pada mahasiswa.
Dalam soal pembangunan, Zulkifli mengatakan pada jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada target membangun jalan tol ribuan kilometer namun realisasinya hanya ratusan kilometer. Demikian pula soal pembangunan pembangkit listrik yang merencanakan pembangunan daya ribuan MW namun realisasinya hanya 80 MW. Pun demikian ada pula rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda, ketika Presiden Susilo berganti maka rencana itu hilang.
Dari apa yang dipaparkan di atas, Zulkifli menyebut bahwa pembangunan yang dilakukan saat-saat ini berdasarkan atas multi pemerintahan, setiap ganti pemerintahan ganti program pembangunan.
“Masing-masing Presiden mempunyai visi dan misi sendiri,” ucapnya.
Bahkan kepala daerah seperti Bupati dan Walikota sekarang tak mudah diatur oleh Gubernur sehingga koordinasi pembangunan di provinsi sulit terjadi, katanya.
“Ada anggapan masing-masing mempunyai otonom sendiri,” paparnya. Dirinya juga mengungkapkan ketika Presiden melakukan kunjungan ke provinsi, belum tentu ia didampingi oleh Gubernur.
Dikatakan memang saat ini ada UU RPJM dan RPJP namun menurut Zulkifli itu tidak mengajak partisipasi secara luas sehingga undang-undang itu tidak dijadikan acuan. Dirinya membandingkan pada masa Soekarno ada Semesta dan pada Orde Baru ada GBHN. Dirinya menyatakan bahwa 18 tahun reformasi berjalan, pembangunan dilakukan secara masing-masing.
“Program pembangunan dilakukan secara masing-masing dan lima tahunan,” jelasnya di Senayan, Rabu 18 November 2015.
Untuk itu dirinya mengharap pada seminar nasional itu mampu merumuskan program pembangunan seperti GBHN.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Diungkapkan bahwa Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, seolah-olah hanya urusan MPR. Hal demikian dibantah oleh Zulkifli.
