Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Tekait proses yang dilakukan MKD, Wakil Ketua DPR mengatakan biarkan secara prosedural. Namun ia mengaku tidak melihat hal-hal yang aneh.
"Saya tidak melihat ada hal-hal yang aneh, apalagi setelah semalam mulai tersingkap sejumlah fakta yang memang justru melakukan praktek pelanggaran UU adalah Kementerian ESDM," ujarnya, di Senayan, Rabu 18 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Saya tidak melihat ada hal-hal yang aneh, apalagi setelah semalam mulai tersingkap sejumlah fakta yang memang justru melakukan praktek pelanggaran UU adalah Kementerian ESDM," ujarnya, di Senayan, Rabu 18 November 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Menurutnya yang menjadi masalah lain adalah, bagaimana bisa PT Freeport meminta bertemu dengan Ketua DPR, kemudian merekamnnya.
"Dimana etikanya Dirut Freeport. Ini skandal besar, coba dibalik, sebuah perusahaan Indonesia bertemu speaker of the house dan kemudian di dalam pertemuan itu direkam, saya kira sama sekali tidak etis," jelasnya.
Ia menambahkan, jelas disitu ada pelanggaran terhadap UU, karena tempat kembali adalah aturan perundang-undangan.
"Jadi kalau misalnya dia melanggar UU pasti salah apalagi menimbulkan kerugian negara. Dengan mengizinkan ekspor ada kerugian negara, tidak ada nilah tambah disitu," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya yang menjadi masalah lain adalah, bagaimana bisa PT Freeport meminta bertemu dengan Ketua DPR, kemudian merekamnnya.
