Sumber :
- ANTARA/Ampelsa
VIVA.co.id
- Bank Indonesia kembali merilis capaian posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan III-2015, sebesar US$302,4 miliar. Capaian ini, menurun US$2,1 miliar dibandingkan posisi triwulan II sebesar US$304,5 miliar.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
BI Tak Akan Perlonggar Uang Muka Kredit Motor
Menanggapi hal ini, Ekonom PT Bank Permata Tbk, Joshua Pardede, mengatakan pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat, serta pelemahan nilai tukar rupiah, dianggap menjadi faktor utama yang menyebabkan permintaan utang pemerintah menurun.
Baca Juga :
Harapan BI dari Penerapan 7 Days Repo Rate
"Ada indikasi dari pertumbuhan domestik. Pelemahan nilai tukar juga menghambat korporasi untuk melakukan pinjaman. Kebijakan BI untuk optimalisasi hedging (lindung nilai) juga berpengaruh," kata Joshua kepada VIVA.co.id, Kamis 19 November 2015.
Joshua menjelaskan, penurunan ULN tidak serta mencerminkan Indonesia telah terbebas dari batas aman. Menurutnya, perlu adanya langkah konkret yang dilakukan pemerintah, terutama dalam antisipasi kemampuan bayar utang (Debt Service Ratio).
Saat ini, kata Joshua, kemampuan bayar utang pemerintah telah meningkat tajam, seiring dengan kondisi ekspor dalam negeri yang turut merosot. Apalagi, dengan penurunan ekspor, defisit transaksi berjalan (CAD) akan ikut terpengaruhi.
"Meskipun trade balance sampai Oktober kemarin itu surplus, kondisi ekspor kita belum bisa diartikan membaik. Tapi turun. Apalagi, mitra dagang utama kita (Tiongkok) juga melemah," kata dia.
Selain itu, Joshua mengungkapkan, dengan harga komoditas global yang belum membaik, pemerintah harus mencari alternatif komoditas unggulan selain bahan mentah, untuk menggenjot ekspor dalam negeri. Sehingga, defisit transaksi berjalan tidak akan melebihi batasnya.
"Upaya pemerintah diperlukan. Bagaimana defisit dari ekspor ini ada alternatif lain. Permintaan global juga sedang menurun," tuturnya.
Apabila kemampuan bayar utang ini tidak diperhatikan, Joshua menambahkan, akan memberikan sinyal buruk bagi para kreditur global, terhadap kepercayaan pembayaran utang yang dilakukan pemerintah. Hal ini justru akan memberikan dampak negatif.
"Kalau tidak dijaga dan dikelola, akan ada anggapan mengenai kemampuan pemerintah. Akan sulit juga nantinya. Meskipun melambat, tetap harus diantisipasi sesegera mungkin," kata dia. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Joshua menjelaskan, penurunan ULN tidak serta mencerminkan Indonesia telah terbebas dari batas aman. Menurutnya, perlu adanya langkah konkret yang dilakukan pemerintah, terutama dalam antisipasi kemampuan bayar utang (Debt Service Ratio).
