Pemerintah Perlu Antisipasi Perkembangan Ekonomi Digital

Karena itu, Franky menilai, hal ini harus mendapatkan perhatian pemerintah sehingga perlu diantisipasi.

“Para CEO APEC ini melihat bahwa perubahan di era digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sekaligus mendorong inovasi baru," ujar Franky di Jakarta.

Franky menjelaskan, para CEO APEC juga melihat Indonesia sebagai pasar potensial.

"Tentunya dari sisi regulasi, pemerintah juga harus siap mengantisipasinya, terutama untuk mendorong berkembangnya industri digital di Indonesia,” katanya.

Franky menambahkan, salah satu  langkah yang dilakukan BKPM, adalah menyusun panduan investasi yang dapat menjadi fondasi perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Panduan investasi sektor ekonomi digital, jelas Franky, akan mengacu kepada road map pengembangan ekonomi digital yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Terkait panduan investasi, BKPM menjadi vocal point untuk mengoordinasikan masukan-masukan, baik dari kementerian dan lembaga pemerintah, maupun swasta dan kalangan dunia usaha," ujarnya.

Kemudian, kata dia, dalam survei PwC disebutkan sharing economy akan sangat berkembang, di mana perusahaan tidak perlu memiliki aset, tetapi menyewa, seperti saat ini Uber, Airbnb yang menawarkan penginapan, dan banyak lagi.

"Fenomena perkembangan bisnis berbasis online seperti Go-Jek, GrabBike, Tokopedia, Lazada dan lainnya, menunjukkan bisnis ini juga sudah mulai berpengaruh di Indonesia,” paparnya.

Hal lain yang menjadi catatan Franky, terkait proyeksi perkembangan ekonomi digital, adalah perlunya broadband sebagai pendukung utama pertumbuhan bisnis sektor tersebut. 

Merujuk kepada survei PwC tersebut, 28 persen CEO menilai, broadband mendorong pertumbuhan bisnis, diikuti perjanjian fasilitasi perdagangan sebesar 26 persen, perjanjian perdagangan bebas 18 persen, koridor tranportasi 15 persen, dan koridor maritim 13 persen.

“Ekonomi digital memiliki karakteristik khusus. Seperti hasil survei tentang faktor pendorong pertumbuhan bisnis mereka, lebih banyak responden yang menjawab broadband daripada perjanjian perdagangan seperti TPP dan lainnya,” kata Franky. (asp)