Sumber :
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Terkait soal sanksi kepada Menteri ESDM, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa hal tersebut sudah diiingatkan di Komisi VII.
"Kalau tidak salah, di Komisi IV pun izin untuk pemakaian lahan di hutan itu tidak lagi direkomendasikan, jadi kita bekerja untuk siapa? Untuk kepentingan nasional apa kepentingan asing?," ujarnya, di Jakarta, Kamis 19 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kalau tidak salah, di Komisi IV pun izin untuk pemakaian lahan di hutan itu tidak lagi direkomendasikan, jadi kita bekerja untuk siapa? Untuk kepentingan nasional apa kepentingan asing?," ujarnya, di Jakarta, Kamis 19 November 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Ia menambahkan, Sudirman Said banyak menguntungkan PT Freeport. Sudirman dinilai banyak berurusan sendiri saja.
"Harusnya izin berlaku umum tidak kemudian satu persatu perusahaan itu. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berada di atas, kalau kontrak karya itu kan sejajar, kalau izin itu pemerintah di atas perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun asing," ucap politisi Gerindra ini.
Ia menjelaskan, negosiasi terhadap perpanjangan hanya 2009 dan 2010 satu tahun setelah diundangkan, jadi tidak boleh ada negosiasi lagi setelah itu. UU mengatakan tidak ada lagi kontrak karya itu dan itu akan berakhir di 2021.
"Awal muasal kekisruhan ini karena ESDM itu melanggar UU, baru implikasinya kemana-mana karena mereka akhirnya melakukan lobi dan minta tolong agar ada jaminan perpanjangan kontrak dari DPR," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia menambahkan, Sudirman Said banyak menguntungkan PT Freeport. Sudirman dinilai banyak berurusan sendiri saja.
