Hasil Pilkada Tidak Sesuai Harapan

Dikatakan tahun ini merupakan satu dasawarsa Pilkada diselenggarakan sehingga perlu dievaluasi kembali. Menurutnya, semua menginginkan pemilu yang menghasilkan pimpinan yang qualifiki. Rully mengungkapkan dari dalam buku itu, hasil Pilkada menyatakan tidak sesuai dengan harapan.

Rully menyinggung Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Pilkada dipilih secara demokratis sedang Pilpres dilakukan secara langsung. Diakui dalam era reformasi ada semangat untuk melaksanakan demokrasi secara terbuka. Dalam hal inilah yang menjadi penyebab Pilkada akhirnya juga dilakukan secara langsung dengan asumsi kalau dipilih oleh orang banyak akan bagus. “Pilkada secara langsung akibat pengaruh semangat demokrasi,” ujarnya.

 

Dipaparkan, Pilkada dilakukan sejak tahun 2005. Dalam rentang waktu tahun 2005-2009 terjadi 350-an Pilkada. “Setiap minggu bahkan setiap hari ada Pilkada. Tak ada hari tanpa Pilkada,” ujarnya.

 

Dari Pilkada ditambah dengan Pileg dan Pilpres membuat rakyat disuguhi pentas yang menarik. Dari sini lalu muncul konsultan-konsultan politik, usaha percetakan kaos, spanduk, dan atribut kampanye lainnya. “Pilkada menciptakan lapangan kerja,” katanya.

 

Lima tahun pertama, menurut Rully belum ada masalah namun pada tahun 2007 mulai ada yang mengeluhkan soal Pilkada. Sehingga pada tahun 2014 ada evaluasi terhadap Pilkada. Evaluasi terjadi sebab dalam Pilkada ada jargon nomer piro wani piro. Rakyat memilih calon kepala daerah karena uang. Mengapa ini bisa terjadi? Menurut investigasi yang dilakukan Rully sebab rakyat melakukan demikian sebab calon yang terpilih, setelah menjadi kepala daerah, ia akan lupa janjinya sehingga hal demikian membuat rakyat memilih pragmatis.

 

Pengalaman di lapangan yang demikian, pada masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atas persetujuan Presiden dan DPR  mengembalikan Pilkada lewat DPRD namun karena Susilo tak tahan dikritik maka dirinya mengeluarkan Perppu.

 

Dikatakan dalam buku ini menyajikan banyak fakta soal Pilkada. Dalam buku ini menyebut tak ada sistem yang jelek. Sistem yang baik adalah bila diterapkan pada masa dan waktu tepat. Diakui dalam era-era reformasi, secara ekonomi dan pendidikan masyarakat kita masih rendah. Pendapatan perkapita masih rendah dan banyak yang masih lulusan SD dan atau SMP. Hal inilah yang membuat kualitas demokrasi dan Pilkada tidak bagus. “Faktor ekonomi dan pendidikan yang masih belum menggembirakan membuat adanya transaksional dalam Pilkada,” ujar Rully.

 

Diakui oleh Rully, bangsa ini masih dalam transisi. Untuk itu masa transisi ini perlu dikawal jangan sampai ekses money politic akan merusak demokrasi. “Buku ini mengingatkan kepada kita untuk me-review kembali Pilkada. Buku ini mengungkap bahwa Pilkada lebih banyak mudharatnya,” ujarnya.