- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan baik Freeport maupun pemerintah Indonesia sama-sama tidak konsisten dalam menjalankan kontrak karya. Dalam konteks divestasi saham, Freeport tidak ada keinginan dalam menjalankan kontrak karya.
"Pemerintah juga tidak mau dorong Freeport menjalankan kontrak karya," ujar Salamuddin dalam diskusi 'Menggali Freeport di Antara Kepentingan Asing dan Kedaulatan Indonesia' di Jakarta, Minggu 22 November 2015.
Ia menambahkan dalam kontrak karya disebutkan aturan selama 10 tahun operasi perusahaan, harus dilakukan divestasi paling sedikit 51 persen. Persoalannya operasi Freeport sudah 45 tahun lebih, tapi tidak ada langkah divestasi seperti yang tercantum dalam kontrak karya.
Salamuddin mengatakan divestasi juga bisa ditujukan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan entitas nasional atau swasta. Langkah divestasi tersebut memang sedang dilakukan Freeport, tapi pemerintah dinilai tidak menyukseskan hal tersebut.
Terkait persoalan divestasi saham Freeport ini, ia menilai pemerintah memang memiliki hambatan tersendiri. Salah satu hambatannya adalah pemerintah terperangkap pada satu perasaan tidak percaya diri. Misalnya khawatir dengan divestasi dan menjalankan Undang-Undang Minerba, investor akan kabur. Selanjutnya pemerintah terlalu khawatir akan diadukan ke badan arbitrase internasional.
"Sejak awal mereka (pemerintah) tidak memiliki keyakinan diri menjalankan aturan dengan baik," kata Salamuddin.
Sebelumnya, persoalan negosiasi perpanjangan kontrak Freeport yang seharusnya dilaksanakan pada 2019 mencuat karena muncul isu pencatutan nama presiden untuk memperpanjang kontrak ini sebelum berakhir 2021.
Papua Bangun Kompleks Olahraga Mewah untuk PON 2020
Pembangunan Mimika Sports Complex dibantu oleh PT Freeport Indonesia.
