Sumber :
- REUTERS/Enny Nuraheni
VIVA.co.id
- Dalam tiga bulan terakhir, pemerintah hampir setiap minggunya selalu meluncurkan paket kebijakan ekonomi. Sampai saat ini, pemerintah tercatat mengeluarkan enam paket, guna memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia ditengah ketidakpastian global.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Baca Juga :
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
Namun, meskipun kebijakan yang akan menjadi kebijakan selanjutnya pemerintah sudah mulai terungkap di lapangan. Paket kebijakan ekonomi jilid VII tidak kunjung diumumkan.
Baca Juga :
Lebih Oke Mana, Ekonomi RI atau Brasil?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menjelaskan penundaan tersebut, karena saat ini pemerintah tengah mengevaluasi paket-paket yang telah diluncurkan sebelumnya. Salah satunya, adalah 134 deregulasi aturan yang terangkum dalam paket ekonomi jilid I yang dikeluarkan pada September lalu.
Darmin mengakui, deregulasi yang dilakukan pada paket I baru 70 persen dapat diselesaikan. Sisanya, masih dalam proses pengkajian atau singkronisasi kebijakan.
"Kami selesaikan dulu deh. Dari enam paket itu, paket pertama yang masih banyak belum selesai peraturannya," ujar Darmin, saat ditemui dikantornya, Jakarta, Senin 23 November 2015.
Ia memaparkan, pembahasan yang alot antarkementerian menjadi kendala terbesar pemerintah dalam merampungkan paket tersebut. Ego sektoran tidak dipungkiri masih terjadi saat ini.
"Masih ada tiga, atau empat kementerian lagi. Ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, terus di Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Banyak masalah di bidang mereka sendiri. Memang agak alot," kata dia.
Meski demikian, Mantan Gubernur Bank Indonesia ini memastikan bahwa 70 persen peraturan yang terangkum dalam paket kedua sampai keenam telah terselesaikan. Ia menargetkan, penyelesaian peraturan dalam paket September I ini akan rampung pada minggu ini.
Sekedar informasi, dalam paket jilid I, pemerintah menyasar pada tiga hal untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri. Mulai dari mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas usaha.
Selain itu, mempercepat proyek strategis nasional, dengan menghilangkan hambatan yang ada, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang, serta memperkuat peran kepala daerah untuk mendukung program strategis tersebut.
Terakhir, adalah meningkatkan investasi di sektor properti. Salah satunya ialah mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan membuka peluang investasi di sektor tersebut dalam skala besar. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Darmin mengakui, deregulasi yang dilakukan pada paket I baru 70 persen dapat diselesaikan. Sisanya, masih dalam proses pengkajian atau singkronisasi kebijakan.
