Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Bina Marga saat ini terus mengupayakan agar program pembebasan lahan berjalan lancar.
Baca Juga :
Menanti Pintu Gerbang Dunia di Kulonprogo
Tahun 2015, dana yang terserap untuk pengadaan lahan mencapai 93,21 persen atau sekitar Rp4,24 triliun dari total dana Rp4,562 triliun yang disediakan APBN.
Di luar masih terdapat dana Land Caping yang kini terserap Rp300 miliar dari Rp1 triliun yang tersedia. Progres keuangan 93,21 persen digunakan untuk pengadaan lahan seluas 4.342 hektare (ha) dari target lahan yang harus dibebaskan seluas 4.500 ha.
“Kami mencatat saat ini ada percepatan yang signifikan. Tahap satu sampai tahap tiga sudah lewat. Bahkan, belum lama di Riau kita berhasil bebaskan lahan seluas 107 ha," kata Subagyo, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, dilansir dari laman Kementerian PU, Selasa 24 November 2015.
Baca Juga :
Kementerian PUPR Terseret Kasus Suap Damayanti
Subagyo menjelaskan, lahan yang terbebaskan meliputi; sebagian Sumatera, Trans Jawa (Surabaya – Malang) dan JORR yang terdiri dari Cilincing-Cibitung-Cimanggis-Cinere-Serpong-Kunciran – Airport. Menurut dia, pembebasan lahan prosesnya meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan.
Terkait dengan serapan yang cukup tinggi tersebut, tahun 2016, pihak Ditjen Bina Marga mengusulkan dana pengadaan lahan besarannya sekitar Rp10 triliun. Menurut Subagyo, untuk pembayaran tahun ini potensi kekurangan bayar sangat dimungkinkan. Meski demikian, kekurangan itu akan ditutup pada bulan Februari 2016.
"Solusinya, jika hingga akhir tahun ini belum terbayar maka Januari akhir (2016) akan dibayarkan kepada masyarakat yang lahannya sudah dibebaskan. Dana pasti tersedia. Hanya proses administrasinya terkadang jadi pembatas," katanya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Terkait dengan serapan yang cukup tinggi tersebut, tahun 2016, pihak Ditjen Bina Marga mengusulkan dana pengadaan lahan besarannya sekitar Rp10 triliun. Menurut Subagyo, untuk pembayaran tahun ini potensi kekurangan bayar sangat dimungkinkan. Meski demikian, kekurangan itu akan ditutup pada bulan Februari 2016.
