Sumber :
- Arie Dwi Budiawati
VIVA.co.id
- Pemerintah telah mengisyaratkan keinginannya untuk bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas antarnegara Asia Pasifik,
Trans Pacific Partnership
(TPP). Hal ini diklaim guna memperbaiki iklim usaha dalam negeri sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.
Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, menegaskan butuh waktu bagi pemerintah untuk mengkaji dokumen yang telah diserahkan oleh Kongres Amerika Serikat (AS) kepada pemerintah Indonesia pada 5 November 2015 lalu.
"Akan butuh waktu untuk meneliti pro dan kontra, atau penyesuaian yang kami lakukan untuk bisa memenuhi syarat-syarat TPP," ujar Thomas saat ditemui di Hotel JW Marriot Kuningan, Jakarta, Selasa 24 November 2015.
Thomas mengatakan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan terlebih dahulu Free Trade Agreement (FTA) Uni Eropa yang sempat terhenti pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Baca Juga :
Jokowi: Ingin Bersaing, RI Harus Siap Masuk TPP
"Tahapannya kira-kira begini. Prioritas utama kami itu FTA Uni Eropa. Itu sudah dimulai dari zaman pak SBY tapi terhenti karena pemilu. Ini kami aktifkan kembali. Sudah ada prosedurnya dan siap diproses," kata dia.
Proses penyelesaian FTA tersebut, lanjut dia, hampir sepenuhnya telah dirampungkan dan ditargetkan mulai aktif pada 2017. Nantinya, proses penyelesaian persyaratan dalam TPP tidak akan terganggu karena akan lebih terfokus.
"Kebetulan syarat masuk FTA sudah lebih dari 70 persen. Masuk akal kalau kami penuhi dulu. Supaya jarak dari Eropa ke TPP lebih kecil. Secara pararel, kami akan kaji TPP juga," ungkapnya.
Dengan demikian, Lembong memperkirakan penyelesaian syarat-syarat dalam dokumen TPP akan rampung pada 2018. Tentunya, setelah penyelesaian FTA Uni Eropa sudah terlebih dahulu diselesaikan.
"Paling cepat tiga tahun kalau TPP. Eropa sudah berikan target dua tahun. Jadi mungkin TPP setahun setelah itu. Itu kira-kira ya," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kebetulan syarat masuk FTA sudah lebih dari 70 persen. Masuk akal kalau kami penuhi dulu. Supaya jarak dari Eropa ke TPP lebih kecil. Secara pararel, kami akan kaji TPP juga," ungkapnya.
