Sumber :
VIVA.co.id
- Maraknya aksi demo dan mogok kerja nasional yang dilakukan para buruh di sejumlah kawasan industri Jabodetabek, sempat membuat lumpuh poduksi. Hal tersebut sangat disayangkan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, para memastikan para buruh boleh mengeluarkan aspirasi. Asalkan, jangan sampai mengganggu mobilitas operasional di setiap perusahaan.
"Tentu kami meminta agar aspirasi itu disampaikan secara sesuai dengan Undang-undang dan tidak mengganggu keberlangsungan jalannya produksi," ujar Saleh di acara Kompas CEO Forum, di JCC Senayan Jakarta, Kamis 26 November 2015.
Karena menuutnya, jika nanti ada industri yang berhenti produksinya, dapat berdampak luas kepada peekonomian nasional. Baik itu di pusat maupun di daerah.
"Kalau industri setop kerja dan tutup, kan akhirnya nanti yang rugi kita semua. Baik pengusaha maupun para pekerja, pengusaha rugi, lalu bank juga mengalami kerugian karena (perusahaan) meminjam (uang) dari bank," katanya.
Seperti diketahui, aksi mogok nasional para buruh yang melumpuhkan aktivitas perusahaan di sejumlah kawasan industri Jakarta, hari ini telah memasuki hari kedua.
Baca Juga :
Tiongkok Lirik Investasi Furnitur di Indonesia
Dalam aksinya, ribuan buruh dari berbagai perusahaan yang ada di KBN Marunda, Cakung, kawasan Industri Pulo Gadung dan transportasi truk trailer pelabuhan melakukan aksi mogok kerja hingga melumpuhkan operasional pabrik.
Seperti diketahui, mulai Selasa 24 November lalu hingga Jumat mendatang, ribuan buruh mengelar aksi mogok nasional menolak penerapan PP No.78 tshun 2015 tentang Sistem Pengupahan. Mereka menuntut penghapusan PP itun dan mengembalikan sistem pengupahan sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Halaman Selanjutnya
Seperti diketahui, mulai Selasa 24 November lalu hingga Jumat mendatang, ribuan buruh mengelar aksi mogok nasional menolak penerapan PP No.78 tshun 2015 tentang Sistem Pengupahan. Mereka menuntut penghapusan PP itun dan mengembalikan sistem pengupahan sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
