VIVA.co.id – Saat memberi sambutan dalam Seminar Nasional dengan tema Menata Sistem Perekonomian Nasional Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, 27 November 2015, di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan antara MPR dengan Dekopin itu diharapkan melahirkan gagasan yang orisinil untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dikatakan, Badan Pengkajian secara simultan terus mendengar aspirasi masyarakat, di mana aspirasi yang ada dijadikan bahan untuk merancang dan membuat blue print untuk menyempurnakan sistem tata negara. Lebih lanjut diungkapkan badan yang dipimpinnya itu ditugaskan untuk menyempurnakan sistem tata negara dengan mendorong MPR melakukan amandemen UUD.
Aspirasi dari masyarakat yang didengar, itu beragam. Disebut, Forum Rektor, salah satu kelompok masyarakat, mempunyai keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN. Menurut Bambang, himpunan para rektor itu bahkan sudah membuat naskah akademis. “Dan kita sudah mengkaji dan membahas naskah itu,” ujarnya.
Dikatakan lebih lanjut, aspirasi dari masyarakat tidak hanya keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN namun bagaimana menjadikan Pancasila tak hanya menjadi ideologi dan dasar negara namun juga menjadi rujukan dalam keseharian.
Untuk menyerap semua aspirasi tersebut makan Badan Pengkajian membentuk berbagai kelompok dengan tugas masing-masing dan Badan Pengkajian telah serta akan terus melakukan seminar di berbagai provinsi dengan melibatkan semua kelompok yang ada.
Golkar Milenial Dukung Aziz Syamsudin Jadi Ketua MPR
Aziz dinilai mampu membangun kesimbangan dan keselarasan
