Misbakhun: RUU Pengampunan Pajak Mendukung Kebijakan Pemerintah

Anggota DPR, M Misbakhun.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA.co.id – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak justru mendukung kebijakan pemerintah untuk mendapatkan tambahan sumber penerimaan negara di tengah defisit anggaran negara.

img_title Prabowo Nilai Tiongkok Konsisten Bela Palestina hingga Kepentingan Negara Berkembang

"RUU ini merupakan dukungan DPR pada pemerintah yang sudah mengkampanyekan kebijakan Pengampunan Pajak," kata Misbakhun yang tampil sebagai pengusul RUU Pengampunan Pajak sebagai hak inisiatif DPR dalam rapat intern Baleg DPR dengan agenda penetapan RUU tentang Pengampunan Pajak masuk Prolegnas RUU Prioritas 2015 di ruang rapat Baleg DPR, Kamis 26 November 2015.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menanggapi adanya perdebatan dugaan pemilik aset yang menyimpan kekayaannya di luar negeri dari hasil kejahatan yang ingin mengajukan pengampunan pajak, Misbakhun berpendapat selama mereka tidak ada putusan hukum bahwa aset tersebut bukan hasil kejahatan bisa memanfaatkan kebijakan tax amnesty.

img_title Prabowo Ungkap Tantangan Besar ASEAN, Minta Negara Anggota Lebih Tangguh dan Bersatu

"Mereka bisa manfaatkan kebijakan tax amnesty selama tidak ada putusan hukum yang menyatakan bahwa aset tersebut merupakan hasil kejahatan," ujarnya.

Dia berharap usulan RUU Pengampunan Pajak bisa masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2015 yang hari ini akan dibahas bersama Menteri Hukum dan HAM.

img_title Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 514 Triliun Buat Penuhi Target 2026

Misbakhun pun berharap jika pemerintah menyetujui RUU Pengampunan Pajak masuk Prolegnas RUU Prioritas 2015, maka penyerahan Daftar Isian Masalah (DIM) dari pemerintah jangan terlalu lama diserahkan ke DPR.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami berharap, DIM pemerintah segera diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut," kata dia.

Sebelumnya rapat intern Baleg DPR menyepakati usulan RUU Pengampunan Pajak masuk Prolegnas RUU Prioritas 2015.

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo

Andreas Eddy Ingatkan Kekurangan Target Pajak Rp514 Triliun Jangan Bebani Dunia Usaha

Andreas mengingatkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi instrumen kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut