- Antara/ Saptono
VIVA.co.id - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Ridwan Bae, menduga adanya politisasi di tubuh MKD terhadap masalah dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto. Dalam ketentuan, setelah verifikasi lengkap atas laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said barulah ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.
"Di dalam MKD ini jelas-jelas, terang-terang politisasi tercipta hanya untuk bagaimana mencari persoalan. Ini verifikasi sementara masih berjalan (belum lengkap) mereka menetapkan jadwal-jadwal, ini kan sebuah keanehan semua," ujar Ridwan di Gedung DPR RI pada Senin, 30 November 2015.
Dalam menetapkan legal standing atas laporan Sudirman Said, MKD hanya menggunakan pendapat dari satu ahli bahasa, sedangkan menurut Ridwan seharusnya perlu ada pendapat dari seorang pakar hukum.
"Hadirnya Sudirman Said itu dianggap sah hanya dengan satu ahli tata bahasa yang hadir, sedangkan yang diundang bukan ahli hukum. Apakah layak saudara Sudirman Said menjadi pengadu atau tidak. Seharusnya ada ahli hukum," ujar Ridwan.
Selain itu, politisi dari Fraksi Golkar tersebut menyayangkan tidak didengarkannya secara tuntas isi rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dan Maroef Sjamsudin oleh MKD sebelum mengambil langkah selanjutnya.
"Rekaman itu tidak tuntas didengarkan dengan baik. Nah, ini kami bertahan, sebaiknya kenapa tidak melakukan yang lebih bernilai untuk MKD, sehingga seluruh proses dijalani dengan sempurna dan tidak terburu-buru," kata Ridwan.
Ridwan juga mempertanyakan keabsahan pelaporan Sudirman Said. "Keabsahan Sudirman Said ini, apa wajar seorang menteri mengadukan anggota DPR? Mereka mengeluarkan keputusan yang tidak mengikuti aturan," katanya.
Sudirman Said Pamit, Pegawai ESDM Menangis
Sudirman akan melakukan Sertijab pada sore ini.
