Sumber :
- VIVA.co.id/Chandra G. Asmara
VIVA.co.id
- Indonesia pada tahun ini dipastikan tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang berada di rentang 5,5-5,7 persen.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bursa Asia Pasifik Tertekan Dinamika Pilpres AS
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Selasa 1 Desember 2015, mengatakan ada sejumlah indikator, baik yang berasal dari dalam negeri, maupun perekonomian global, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi domestik tidak tercapai. Mulai dari birokrasi, sampai dengan sistem keuangan negara.
"Kami harus perbaiki sistem. Pertama itu keuangan dan birokrasi," ujar Wapres, dalam sambutannya di acara Indonesia Economic Outlook 2016, Hotel Borobudur, Jakarta.
Untuk sektor birokrasi, dia pun 'menyentil' kebijakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, mengenai izin investasi tiga jam. Menurut Wapres, pelayanan izin investasi bagi para investor asing masih perlu ditingkatkan.
"Pak Franky, saya bilang jangan muluk-muluk tiga jam. Saya tahu izinnya tiga jam, tetapi minta tanda tangan dua hari. Bawa berkas itu butuh berhari-hari. Tetapi, memang lebih cepat lebih baik," kata dia.
Sementara itu, di sektor keuangan, Wapres mengaku telah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, maupun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, perihal suku bunga yang masih berada di angka 7,5 persen.
Wapres menganggap, dengan tingkat suku bunga yang tinggi, minat investasi bagi investor asing akan semakin minim. Padahal, salah satu sektor unggulan yang diharapkan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi ke depan adalah melalui investasi.
"Kami sudah bicara dengan Gubernur BI dan Menkeu. Betul-betul akan kami evaluasi. Kami harap bunganya lima persen. Tidak ada negara maju, kalau bunganya tidak rendah," ungkapnya.
Karena itu, Wapres menegaskan, perbaikan di kedua sektor tersebut merupakan prioritas pemerintah ke depannya, sehingga ada sumber pertumbuhan lain yang mampu dimanfaatkan untuk menggenjot perekonomian di 2016.
"Jadi, apabila ini semua diperbaiki, akan lebih baik," katanya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Untuk sektor birokrasi, dia pun 'menyentil' kebijakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, mengenai izin investasi tiga jam. Menurut Wapres, pelayanan izin investasi bagi para investor asing masih perlu ditingkatkan.
