Sumber :
VIVA.co.id
- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan bahwa BKO hal yang biasa dan tidak ada yang istimewa termasuk di Golkar. Soal pelaksanaan menurutnya biarkan diserahkan ke MKD.
"Ya sekaligus aja dibentuk Pansus Freeport. Ini menarik. Kalau sidang etik lebih kepada memeriksa anggota dewan, apakah ada pelanggaran etik atau tidak," ujarnya, di Senayan, Selasa 1 Desember 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Ya sekaligus aja dibentuk Pansus Freeport. Ini menarik. Kalau sidang etik lebih kepada memeriksa anggota dewan, apakah ada pelanggaran etik atau tidak," ujarnya, di Senayan, Selasa 1 Desember 2015.
Sementara itu, menurutnya di dalam kasus Freeport tidak hanya anggota dewan yang terlibat. Ia mengira MS pasti tidak hanya bertemu dengan Novanto saja.
"Juga banyak bertemu dengan petinggi republik seperti menteri dan lainnya. Ya harusnya dibuka juga dong rekaman lainnya itu. Pasti ada kan. Ya kalau kita mau terbuka, buka saja semua. Itu kan lebih baik, jangan Novanto saja yang diserang," ucap politisi Golkar ini.
Lebih lanjut dijelaskan, Novanto juga melaksanakan tugasnya sebagai dewan. Ada hak supervisi.
"Nah menurut saya, itu tidak adil bagi pak Novanto yang diserang sendirian. Apalagi katanya mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Menurut saya tidak masuk akal, karena pak Novanto ini mempunyai kekuasaan untuk memperpanjang kontrak Freeport itu kan harus ada persetujuan dewan. Sehingga tidak perlu menjual nama Presiden dan Wakil," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, menurutnya di dalam kasus Freeport tidak hanya anggota dewan yang terlibat. Ia mengira MS pasti tidak hanya bertemu dengan Novanto saja.
