Paket Kebijakan VII, Proses Sertifikasi Tanah Dipermudah

Jumat, 4 Desember 2015 - 20:56 WIB
Oleh :
darmin nasution
darmin nasution
Sumber :
  • REUTERS/Enny Nuraheni
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid VII. Salah satu isinya adalah kemudahan sertifikasi tanah.


"Percepatan dalam kemudahan sertifikasi tanah masyarakat dalam rangka kepastian hak atas tanah, dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta, Jumat 4 Desember 2015.


Darmin mengatakan, pihak yang pertama kali mendapatkan kemudahan ini adalah pedagang kaki lima (PKL) dan petani. Nantinya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan mencetak juru ukur dan asisten juru ukur tanah.
Baca Juga :
Jokowi Luapkan Kekesalahan kepada Ratusan Kepala Daerah


Baca Juga :
Menteri Darmin: Indonesia Masih Kekurangan Komoditas Pangan
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan kemudahan dalam sertifikasi tanah ini untuk memfasilitasi masyarakat. Nantinya, pihaknya akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang pendayagunaan tanah negara untuk PKL.

Baca Juga :
Banyak Pengusaha di Daerah Tak Tahu Paket Kebijakan Jokowi

"Seluruh PKL, yang ada di kawasan penataan Pemerintah Daerah, setelah izin dikeluarkan untuk kiosnya, kita keluarkan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) yang bisa dijadikan agunan untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) masuk ke sana," kata Ferry.


Dengan begitu, dia mengatakan, PKL bisa mendapatkan tambahan modal untuk berusaha. Selain itu, hal ini bertujuan agar mereka juga bisa mengakses ke perbankan. (asp)

Halaman Selanjutnya
Dengan begitu, dia mengatakan, PKL bisa mendapatkan tambahan modal untuk berusaha. Selain itu, hal ini bertujuan agar mereka juga bisa mengakses ke perbankan. (asp)
Halaman Selanjutnya