- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, menyayangkan sikap Kejaksaan Agung yang tidak memenuhi permintaan pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) saat meminta bukti rekaman asli pembicaraan Ketua DPR, Setya Novanto, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.
Padahal, bukti rekaman autentik itu diperlukan untuk pengembangan kasus dugaan pelanggaran etik yang tengah disidangkan di MKD.
"Kenapa pimpinan lembaga seperti DPR ini nggak dihormati dan nggak mau terima? Kenapa Maroef diterima jam 12 malam, apa motifnya? Jadi Kejaksaan Agung ini sedang diseret dan dirusak oleh kepentingan-kepentingan yang tidak jelas," ujar Fahri Hamzah di Gedung DPR RI pada Jumat, 11 Desember 2015.
Pada Kamis kemarin, 10 Desember 2015, Wakil Ketua MKD, Junimart Girsang, mendatangi Kejaksaan Agung untuk meminjam alat bukti rekaman asli pembicaraan dugaan permintaan saham PT Freeport oleh Ketua DPR, Setya Novanto.
Junimart yang semula hendak menemui secara langsung Jaksa Agung HM Prasetyo, namun tidak dapat menemuinya, karena Prasetyo sedang tidak berada di Kejaksaan Agung.
"Sesuai dengan rapat internal MKD secara kuorum memutuskan agar meminta barang bukti hasil rekaman dalam bentuk HP kepada Kejagung. Hari ini kami datang ke Jampidsus, karena Jaksa Agung sedang ke Bandung," ujar Junimart saat itu.
Akhirnya, pihak MKD hanya bertemu dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah.
Dalam pertemuan itu, pihak Kejaksaan menolak memberikan alat bukti rekaman asli lantaran ada surat pernyataan dari pemilik rekaman (Maroef Sjamsudin) yang tidak bersedia apabila dipinjamkan siapa pun.
"Jampidsus menyerahkan surat pernyataan dari Maroef Sjamsudin yang mengatakan bahwa Pak Maroef tidak bersedia apabila barbuk yang diserahkan ke Kejagung ini dipinjamkan kepada siapa pun," ucap Junimart. (ase)
Diperiksa Kejagung, Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden
Setya Novanto tidak anggap serius pertemuan dengan Maroef Sjamsuddin
