Sumber :
- VIVA.co.id/Bobby Andalan
VIVA.co.id
- Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau ARB, menilai masalah PT Freeport Indonesia bukan hanya yang diributkan sekarang ini. Tapi, ada persoalan lebih besar yang harus dilihat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Ini yang musti kita hadapi nanti adalah bukan masalah tetek bengek seperti sekarang ini. Freeport ya diurusin perpanjang atau tidak," kata ARB, di hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Sabtu 12 Desember 2015.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Berdasarkan aturan, kontrak Freeport akan habis pada 2021. Sementara untuk melakukan negosiasi, baru bisa dilakukan dua tahun sebelum masa habis kontrak, yang berarti 2019.
Walau begitu, ARB memberikan usulan ke depannya penanganan tambang Freeport menggunakan cara seperti minyak dan gas.
"Kalau diperpanjang, kalau saya saya katakan kalau seumpamanya minyak dan gas bisa dengan kontraktor production sharing (kontrak bagi hasil), kenapa pertambangan enggak bisa?" tuturnya.
Dengan model itu, maka pemerintah bisa mengambil alih Freeport dan tidak memperpanjang kontraknya.
"Kita tak perpanjang Freeport kemudian kita jadikan Freeport kontraktor production sharing," katanya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Walau begitu, ARB memberikan usulan ke depannya penanganan tambang Freeport menggunakan cara seperti minyak dan gas.
