- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Upaya pemerintah untuk mengembalikan geliat perekonomian nasional yang tengah lesu terus dilakukan. Salah satunya, dengan meluncurkan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang hingga saat ini sudah mencapai tahap ketujuh.
Meski demikian, dalam sejumlah paket kebijakan tersebut dinilai tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak dibarengi dengan adanya aturan-aturan teknis dari pemerintah. "Memang paket kebijakan itu kan sudah dijalankan kalau memang ketentuannya sudah ada, seperti Keppres (Keputusan Presiden), Perpres (Peraturan Presiden), Permen (Peraturan Menteri) dan peraturan teknis lainnya. Saya rasa itu yang harus dipercepat," ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (UI), Firmanzah kepada VIVA.co.id, di Jakarta, Senin, 14 Desember 2015.
Menurut dia, dikeluarkannya aturan-aturan teknis itu mengacu dari suara-suara para pelaku usaha yang menginginkan aturan tersebut segera dikeluarkan. Dengan demikian, langkah evaluasi paket kebijakan yang saat ini tengah dilakukan pemerintah dinilai sebagai langkah yang tepat.
Karena, dari evaluasi tersebut, nantinya bisa diketahui peraturan apa saja yang belum dikeluarkan, baik itu oleh Presiden Joko Widodo maupun kementerian terkait. "Yang harus dievaluasi, memang harus dari bagian pemerintahannya, itu kan di ceklis ada Keppres, Perpers yang belum keluar, atau mana Permen yang belum keluar," katanya menambahkan.
Dia menjelaskan, efektifitas paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan Jokowi sangat tergantung pada cepat atau tidaknya tata aturan teknis tersebut bisa keluar. "Itu kalau tidak keluar, tidak akan bisa di laksanakan. Jadi untuk paket kebijakan itu berdampak, ya harus bisa dikeluarkan dulu aturan teknisnya."
Sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan di antaranya mulai dari memangkas sejumlah birokrasi yang selama ini menghambat, sampai dengan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor yang dianggap menjadi salah satu alternatif bagi penopang pertumbuhan ekonomi.
(mus)
Sofjan Wanandi: Demo Tak Pengaruh Iklim Investasi
Hanya fenomena politik jelang pilkada.
