Kerja Kementerian Keuangan Dinilai Belum Optimal

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
Sumber :
VIVA.co.id
Mengoptimalkan Aset Negara
- Sudah satu tahun lebih Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengamat menilai, kebijakan perekonomian Kementerian Keuangan masih belum optimal.  

Strategi Menhub Jangkau Konektivitas Daerah Terpencil
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menyoroti gagalnya realisasi penerimaan pajak di tahun ini. Dia melihat ada beberapa faktor penyebab rendahnya penerimaan pajak, mulai dari insentif yang diberikan pemerintah belum berjalan dengan baik, sampai dengan kinerja jajaran Kementerian Keuangan yang belum optimal.

Pulau Tax Haven, Untung Rugi Masih Dikaji
"Misalnya, direktorat di bawah belum bekerja dengan baik. Kalau ada yang tidak tercapai, harusnya tidak boleh lebih tinggi," kata dia kepada VIVA.co.id.

Seperti diketahui, target penerimaan pajak dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp1.294 triliun. Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memprediksikan realisasi penerimaan pajak hanya akan sebesar 85 persen pada tahun ini.

Agus menilai, sejumlah target yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun ini, maupun tahun 2016 tidak melihat kondisi seutuhnya perekonomian dalam negeri.

Menurutnya, pemerintah terlalu mematok tinggi target beberapa indikator pertumbuhan yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau Menteri Keuangan, saya khawatir soal pendapatan dan belanja. Penerimaan pajak juga tidak tercapai. Perkiraannya meleset," ujarnya. 

Selain itu, Agus turut memberikan komentar mengenai beberapa kebijakan yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Menurut dia, perlu adanya evaluasi dari paket yang telah diluncurkan pemerintah.

Diutarakannya, saat menko perekonomian dibawah pimpinan Sofyan Djalil dianggap tidak mampu bekerja secara efisien.

"Pak Sofyan (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) itu lamban. Dibawahnya tidak bergerak. Lalu, digantilah Pak Darmin, karena dianggap berhasil membuat perubahan di Bank Indonesia. Tetapi, soal paket kebijakan itu harus dievaluasi lagi," tutur dia. (asp)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya