Sumber :
- Reuters/Bea Wiharta
VIVA.co.id
- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) dan penggalangan hak angket Freeport tengah menyebar ke fraksi-fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca Juga :
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
Menurut Fahri, dengan adanya Pansus hak angket, upaya membuka berbagai penyelewengan di Freeport akan lebih mudah dilakukan.
Terkait dengan rencana tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, mengatakan urusan angket, urusan Pansus, dan urusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah urusan parlemen.
Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam konteks Freeport tidak ada beban sama sekali.
“Beliau tentunya dengan senang hati akan ada pernyataan terhadap itu, tetapi yang jelas bahwa Presiden tidak punya beban sama sekali dalam persoalan Freeport," kata Pramono, seperti dikutip pada laman Sekretariat Kabinet, Selasa 15 Desember 2015.
Menurutnya, Jokowi lebih mengutamakan kepentingan bangsa, jika pun harus melakukan pembahasan maupun perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam konteks Freeport tidak ada beban sama sekali.