Bank Dunia Ungkap Penghambat Pertumbuhan Ekonomi RI

Ilustrasi kebakaran hutan
Sumber :
  • ANTARA/Siswowidodo
VIVA.co.id
Sofjan Wanandi: Demo Tak Pengaruh Iklim Investasi
- Bank Dunia menilai pertumbuhan domestik bruto (PDB) Indonesia yang melambat, mendapat tambahan pengaruh negatif dari kondisi ekonomi dan lingkungan yang berasal dari kebakaran dan asap di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua. 

Risma: Jerman Sumbang Rp1,5 Triliun untuk Bangun Trem
Hal ini dianggap serius oleh Bank Dunia, lantaran menghambat pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Singapura Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2016
Ekonom Utama Bank Dunia, Ndiame Diop, mengungkapkan kebakaran hutan yang terjadi selama lima bulan memberikan dampak kerugian yang diperkirakan mencapai Rp221 triliun, atau setara dengan 1,9 persen PDB.

"Bagi ekonomi yang sedang tumbuh, kondisi ini bermasalah. Sebagian besar harus menangani masalah lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung dan kebakaran hutan, menghambat pertumbuhan ekonomi," ujarnya di Energy Building Jakarta, Selasa 15 Desember 2015.

Diop memandang, kerusakan yang diakibatkan dari kebakaran hutan lebih dari dua kali lipat biaya pembangunan kembali usai bencana Tsunami di Aceh. 

Hal itu, karena lebih dari 100 ribu kebakaran yang terjadi akibat ulah manusia menghanguskan 2,6 juta hektare lahan atau seluas 4,5 kali Pulau Bali.

"Kebakaran hutan dan asap menimbulkan biaya US$16,1 miliar. Bandingkan dengan biaya rekontruksi (Tsunami Aceh) 2004 yang sebesar US$7 miliar. Biayanya sangat besar. Ini perkiraan terendah, karena tidak termasuk eksternalitas negatif dan tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan," tuturnya.



Ndiame Diop melanjutkan, akibat kekeringan yang terkait dengan El Nino dan kebakaran hutan, produksi pertanian riil menurun sebesar 4,9 persen pada kuartal ketiga 2015. Penurunan signifikan yang pertama selama empat tahun terakhir.

"Kalimantan, tempat di mana sebagian besar lahan gambut yang rawan di Indonesia mendapatkan dampak terbesar dengan penurunan PDB sebesar 1,2 persen," ucapnya.

Dengan demikian, pemerintah menetapkan moratorium pada konsesi lahan gambut yang baru, pembatalan konsesi yang diberikan pada lahan yang tidak dikembangkan, dan restorasi lahan gambut. 

Menurutnya, upaya tambahan harus difokuskan pada konservasi hutan-hutan gambut yang tersisa dan menghentikan pengeringan lahan gambut maupun daerah-daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

"Pertumbuhan ekonomi Papua turun 12,8 persen jadi minus 0,6 persen. Bukan hanya karena kebakaran hutan saja. Sama dengan Kalimantan Timur yang negatif karena kondisi ekonomi dan harga komoditas. Biaya yang ditanggung untuk konsekuensi lingkungan besar. Dalam hal kesehatan dan anak-anak yang terpaksa libur karena sekolah ditutup," ujarnya. (asp)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya