Sumber :
- Pertamina
VIVA.co.id
- Komisi VII DPR RI menyebut ada hal yang lebih dibutuhkan PT Pertamina (Persero) dalam membangun kilang. Perusahaan pelat merah ini membutuhkan pendanaan ketimbang regulasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kalau mengandalkan Perpres (Peraturan Presiden) saja, apa yang diperkirakan tidak terjadi. Yang dibutuhkan Pertamina itu bukan Perpres, tapi uang," kata Ketua Umum Komisi VII DPR, Kardaya Warnika, dalam acara "Pertamina Refining Day: Inovasi untuk Mencapai Kemandirian Energi" di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Selasa 15 Desember 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Pemerintah saat ini memang tengah mempersiapkan payung hukum untuk pembangunan kilang. Dalam Perpres itu, terdapat beberapa hal yang mempercepat pembangunan kilang, seperti insentif dan skema kerja sama pembangunan kilang.
Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyangsikan kemampuan Pertamina untuk membangun kilang sendiri. Kardaya menilai pendanaan yang dimiliki Pertamina, tak cukup kuat untuk membangun kilang-kilang baru. Kalaupun dibangun, pembangunannya akan makan waktu yang cukup lama.
"Kalau semuanya dibebankan kepada Pertamina sekitar US$3,8 miliar dan menunggu kemampuannya, sekitar 120 tahun baru selesai," kata Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat, di tempat yang sama.
Ia mengatakan perlu ada kerja sama antara swasta dan pemerintah untuk mempercepat pembangunan kilang, misalnya dengan skema kerja sama pemerintah-swasta dalam pembangunan kilang.
Tapi, ada yang perlu diperhatikan, pemerintah harus membuat kestabilan iklim investasi, terutama di sektor migas. Hal ini bertujuan agar investor melirik sektor migas, khususnya sektor refinery (kilang).
"Yang penting sekarang bagaimana kami menciptakan skema alternatif dan membuat iklim investasi di migas menjadi menarik dan pemerintah harus mau support 100 persen," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyangsikan kemampuan Pertamina untuk membangun kilang sendiri. Kardaya menilai pendanaan yang dimiliki Pertamina, tak cukup kuat untuk membangun kilang-kilang baru. Kalaupun dibangun, pembangunannya akan makan waktu yang cukup lama.
