Proyek Kereta Cepat, Pemprov Jabar Minati Pegang Saham 30%

Meski proyek ini statusnya berskala nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, menyatakan ingin dilibatkan langsung dalam penggarapan proyek yang bekerja sama dengan Tiongkok ini.

Kepala BPMPT, Dadang M. Masoem, mengatakan, alasan ingin dilibatkannya Pemprov Jawa Barat dalam proyek ini dikarenakan banyak lahan milik Pemprov Jawa Barat dipakai untuk pembangunan kereta cepat tersebut.

"Karena banyak lahan yang lewat Jabar, misalnya PT PN (Perkebunan Nusantara) dan sebagainya, jadi maunya kami dilibatkan, dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) punya kami," ujar Dadang, di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2015.

Dadang menuturkan, dari BUMD tersebut, diharapkan pemerintah bisa melibatkan Pemprov Jawa Barat. Meski begitu, terkait berapa persentase pengelolaannya, Dadang mengaku, belum bisa memastikannya. Tetapi, taksirannya mencapai 30 persen.

"BUMD kami bentuk nanti, ikut di situ. Berapa persennya saya enggak bisa, susah itu hitungnya. Jabar maunya 30 persen. Tapi, lihat nanti ke depan. Penyertaan modal ada, tapi besarannya belum tahu sampai sejauh mana. Apakah bentuk obligasi, dana himpunan masyarakat, atau apa," katanya.

Seperti diketahui, taksiran biaya membangun kereta api cepat dengan jarak 150 kilometer ini menembus US$5,5 miliar. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menargetkan kereta cepat beroperasi pada 2019 dan tarifnya berkisar Rp200 ribu.

KCIC merupakan perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan China Railway International Co Ltd. 

Pilar Senergi BUMN Indonesia merupakan konsorsium empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII, serta PT Jasa Marga Tbk, yang mendapat penugasan membangun kereta api cepat Bandung-Jakarta.