KPK Harus Ungkap Pejabat Intervensi Kasus Pelindo II

Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka
Sumber :

VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino sebagai tersangka. Lino diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010.

Penetapan tersangka ini mendapat apresiasi oleh Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka. Namun, Rieke juga meminta KPK untuk tidak hanya menyasar RJ Lino, namun juga mengungkap keterlibatan aktor-aktor lainnya.

"Saya apresiasi langkah KPK menetapkan Dirut Pelindo II sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan barang di Pelindo II," ujar Rieke saat dihubungi, Sabtu 19 Desember 2015.

Rieke juga meminta KPK untuk tidak hanya fokus kepada dugaan korupsi pada pengadaan barang. Karena, diduga masih ada beberapa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh RJ Lino.

"Saya berharap, penyidikan yang dilakukan KPK tidak berhenti pada dugaan pidana korupsi pengadaan barang. KPK harus berani menelusuri kasus yang lebih besar yaitu perpanjangan kontrak JICT dan New Priok," ujar Rieke.

Politikus PDIP itu juga mengharapkan KPK berani untuk mengungkap keterlibatan oknum-oknum lainnya.

'Bos Podomoro Beri Sanusi Uang Rp2 Miliar Sebagai Sahabat'

"KPK harus berani ungkap indikasi keterlibatan para pejabat negara yang disebut-sebut oleh pihak Bareskrim ikut 'mengintervensi' pembongkaran kasus di Pelindo II yang berujung pencopotan Jenderal Bintang tiga dari jabatannya sebagai Kabareskrim," ungkap Rieke.

Penetapan tersangka RJ Lino juga dinilai Rieke sebagai bukti obyektifitas kinerja tim Pansus Pelindo II.

"Ini bukti bahwa Pansus Angket Pelindo II bekerja secara obyektif, sehingga rekomendasi yang disampaikan dalam paripurna harus dilaksanakan oleh Presiden karena mengikat secara ketatanegaraan," ucapnya. (asp)

KPK menetapkan politikus Golkar Budi Supriyanto sebagai tersangka

Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar

Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.

img_title
VIVA.co.id
11 Agustus 2016