- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Menteri energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said berjanji akan melibatkan masyarakat Papua, dalam pembelian saham PT Freeport Indonesia.
"Pemerintah Pusat akan terus berdialog dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah Papua, dalam rencana pembelian saham Freeport," kata Sudirman, usai bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin 21 Desember.
Sudirman mengaku saat ini, pemerintah terus mendorong agar divestasi saham akan bisa terealisasi. Bahkan, dia mengklaim seluruh aspirasi masayarakat Papua, terkait renegosiasi kontrak PT Freeport telah diajukan dan dibahas.
"11 poin yang menjadi tuntutan masyarakat dan orang Papua, sebagian akan direalisasikan dalam kepemilikan saham Freeport," paparnya.
Smelter belum realistis
Di bagian lain, Sudirman mengaku terkait pembangunan smelter di Papua, memang masih belum memungkinkan.
Menurutnya, pertimbangan biaya dan ekonomi menjadi dasar utama penempatan smelter awal di Gresik Jawa Timur. "Kita tidak bisa lepas dari skala ekonomi. Bicara mengenai kelayakan, kan memang untuk membangun smelter harus ada kawasan yang siap dan energi yang tersedia. Nah, sementara di Papua, belum ada kan. Jadi, sebagai solusinya adalah ada ekspansi di Gresik," katanya.
"Tapi nanti pada waktunya, kalau memang sudah siap lokasinya, ya kita bangun (di Papua), dan komitmennya tadi bahwa begitu di Papua ada smelter, maka 900 ribu ton konsentrat akan dialokasikan."
Sementara itu, Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, masyarakat dan Pemerintah Daerah Papua memang harus dilibatkan dalam rencana pembelian saham Freeport. "Sebagai pemilik ulayat, masyarakat dan Pemerintah Papua harus punya saham di Freeport," ujarnya.
Mengenai ideal saham yang harus dimiliki masyarakat dan Pemda Papua, tergantung negoisasi. "Kalau idealnya, ya 5-15 persen. Tetapi, itu kembali pada renegoisasi yang akan dilakukan nanti," katanya. (asp)
Menteri Arcandra Bicara Masa Depan Freeport
Dia akan tegas mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang.
