- VIVA.co.id/Berton Siregar
VIVA.co.id - Pemerintah masih terus menghadapi maraknya kasus pencurian ikan atau illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Asep Burhanudin mengatakan, maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing ini karena masyarakat Indonesia masih belum bisa memanfaatkan secara maksimal kekayaan dan potensi sumber daya alam Indonesia, khususnya kekayaan laut.
Dengan begitu, karena potensi dan kekayaan laut Indonesia yang masih sangat besar. Maka, banyak nelayan asing yang bebas bertebaran meraup isi kekayaan laut, terutama ikan-ikan di lautan Indonesia.
"Seperti diketahui bersama, potensi kekayaan alam Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat," kata Asep, di kantor KKP, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2015.
Selain itu, kurangnya koordinasi pengawasan antara pemerintah dengan aparat penegak hukum, masih menjadi kendala dalam menjaga kekayaan alam khususnya laut di Indonesia. Hal ini terbukti selama tahun 2015 ini, kerugian pemerintah dari kasus illegal fishing mencapai Rp300 triliun.
Kapal-kapal asing masih sering menjadikan perairan Indonesia sebagai lokasi illegal fishing, mulai dari pencurian ikan, bahkan penyelundupan barang-barang terlarang, seperti narkoba hingga orang yang berujung perbudakan di dalam kapal. Guna menekan kasus-kasus tersebut, KKP menjalin kerja sama antara pemerintah dengan TNI-AL dan Polri mengenai aturan penanganan tindak pidana perikanan.
(mus)
Luhut Bantah Bakal Buka Investasi Asing Sektor Perikanan
Perubahan daftar negatif investasi masih wacana.
