Sumber :
- VIVA.co.id/Berton Siregar
VIVA.co.id
- Langkah pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Tim Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegalm atau Satgas 115 yang terus berupaya mempersempit ruang gerak para pelaku
illegal fishing
, dinilai berdampak pada kurangnya pasokan ikan di negara-negara tetangga.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Tim Satgas 115, Laksamana Madya TNI Widodo, mengatakan akibat adanya kebijakan penenggelaman kapal ini, bisnis di bidang perikanan di negara-negara tetangga menjadi terganggu, lantaran berkurangnya pasokan ikan.
"Kebanyakan yang mencuri ikan di laut Indonesia dari Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, ada sebagian China dan Jepang. Mereka mengandalkan suplai ikan dari kita, jadi mereka berusaha melakukan kegiatan ilegal di Indonesia," ujar Widodo di kantor KKP, Jakarta, Kamis 31 Desember 2015.
Bahkan, menurut Widodo, ada beberapa perusahaan asing yang harus mengalami kerugian, sehingga akhirnya gulung tikar, karena pasokan ikan semakin berkurang.
"Bisnis pengolahan ikan di negara-negara itu banyak yang tutup, ABK (anak buah kapal) dan karyawannya banyak yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata dia.
Selain itu, dia tidak menampik adanya protes yang datang dari negara tetangga. Namun, menurut Widodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, tetap pada pendiriannya dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.
"Ada protes dari Dubes (duta besar), cuma akhirnya mereka mematuhi hukum Indonesia. Kapal kita juga pernah ditenggelamkan di Australia, kita protes juga, namun nelayan kita salah," ujarnya.
Dengan begitu, lanjut dia, kebijakan penenggelaman kapal asing yang diterapkan Menteri Susi dinilai telah mengembalikan kembali produksi ikan yang berlimpah di Tanah Air. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kebanyakan yang mencuri ikan di laut Indonesia dari Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, ada sebagian China dan Jepang. Mereka mengandalkan suplai ikan dari kita, jadi mereka berusaha melakukan kegiatan ilegal di Indonesia," ujar Widodo di kantor KKP, Jakarta, Kamis 31 Desember 2015.
