Sumber :
VIVA.co.id
- Kementerian Pertanian pada awal 2016 telah menandatangani kontrak untuk sejumlah pengadaan pertanian dengan total senilai Rp34,6 triliun.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Indonesia Terancam Krisis Petani
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan, kontrak ini ditandatangani setelah mendapatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo sejak dua bulan lalu.
"Diinstruksikan (Presiden Jokowi) sejak dua bulan lalu, dan sejak masuk hari kerja (tahun 2016) langsung tanda tangan kontrak senilai Rp34,6 triliun," kata Amran di kantor Kementan, Jakarta, Senin 4 Januari 2016.
Menurut dia, kontrak yang ditandatangani di antaranya untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pencetakan sawah baru, pengadaan pupuk subsidi, dan pengadaan benih subsidi.
"Untuk penandatanganan kontrak ini dari APBN kurang lebih 15 persen. Jadi, kalau dari total, itu 50 persen kontrak hari ini," katanya.
Amran menjelaskan, dari kontrak senilai Rp34,6 triliun itu, di antaranya untuk pengadaan pupuk sebesar Rp30 triliun. Sementara itu, Rp4,6 triliun untuk alat dan mesin pertanian. "Total di luar pupuk, hari ini start 14,6 persen dari anggaran di hari pertama kerja," ujar Amran.
Dengan telah ditekennya kontrak-kontrak itu, Amran berharap program-program untuk mendorong produksi pangan nasional pada 2016 bisa langsung bekerja cepat.
Karena, dia juga mengaku telah berpesan kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan Sang Hyang Seri (SHS) agar tidak terlambat mendistribusikan pupuk dan benih ke petani, sehingga musim tanam tak terhambat.
"Saya pesan ke PIHC, setiap ke lapangan, keluhannya pupuk. Tolong kerja keras ke depan, jangan sampai ada keluhan. Target kita di 2016, luas tanam padi 9 juta hektare," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut dia, kontrak yang ditandatangani di antaranya untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pencetakan sawah baru, pengadaan pupuk subsidi, dan pengadaan benih subsidi.
