Pemerintah Siap Garap Ratusan Proyek Infrastruktur

Rabu, 6 Januari 2016 - 10:34 WIB
Oleh :
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono
Sumber :
  • Fikri Halim / VIVA.co.id
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di awal tahun ini telah melakukan penandatanganan kontrak untuk ratusan pembangunan infrastruktur, yang dianggarkan selama satu tahun ke depan. Total nilai kontrak mencapai Rp8,81 triliun.


Penandatangan kontrak disaksikan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Rabu 6 Januari 2015. Penandatanganan proyek pembangunan selain dilakukan di Jakarta, juga dilakukan di lima lokasi berbeda, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura, dengan menggunakan teknologi teleconference.


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, pada masing-masing lokasi akan ditandatangani sebanyak 10 paket, yang terdiri dari paket-paket pembangunan infrastruktur.


Total jumlah paket pekerjaan yang akan ditandatangani sebanyak 644 paket, dengan nilai kontrak sebesar Rp8,81 triliun. Dari 664 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil di bawah Rp50 miliar, yang diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah.


"Sementara, sisa 47 paket adalah paket besar di atas Rp50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84 persen dari total belanja kementerian PUPR tahun 2016," kata Basuki di Gedung Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta.

Baca Juga :
Kerusakan di Daerah Aliran Sungai Kian Parah

Kontrak pembangunan ditandatangani seperti kontraktual baik pekerjaan fisik, maupun jasa konsultansi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan. 
Baca Juga :
Alokasi Terbesar Dana Banjir untuk Rehabilitasi Sungai


Baca Juga :
Anggaran Banjir Minim, Belum Semua Sungai Dibenahi
Basuki menjelaskan, acara penandatanganan ini dinilai bukan hanya sebagai acara seremonial. Namun, semata-mata laporan kementeriannya kepada masyarakat bahwa dia bersama jajarannya siap bekerja di awal tahun ini.

"Biasanya penyerapan anggaran pada bulan Mei-Juni, sebesar enam persen. Kita akan tarik menjadi bulan Januari, sehingga penyerapan anggaran lebih baik," ujarnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
"Biasanya penyerapan anggaran pada bulan Mei-Juni, sebesar enam persen. Kita akan tarik menjadi bulan Januari, sehingga penyerapan anggaran lebih baik," ujarnya. (asp)
Halaman Selanjutnya