Soal Reshuffle, Jokowi Tegaskan Jangan Ada Dikte

Rabu, 6 Januari 2016 - 12:58 WIB
Oleh :
Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli
Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
- Isu perombakan (
reshuffle
Baca Juga :
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
) kabinet jilid II semakin berhembus kencang di awal tahun ini. kementerian yang paling disorot adalah di bidang ekonomi, di mana sejumlah target yang dipatok pada 2015 tidak tercapai.

Baca Juga :
Lebih Oke Mana, Ekonomi RI atau Brasil?
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Rabu 6 Januari 2016, kembali menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat. Meskipun ada sejumlah tekanan, ia menegaskan tidak akan terganggu dengan hal tersebut.

"Saya ulangi lagi. Reshuffle itu adalah hak prerogratif Presiden," ujar Jokowi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.

Seluruh elemen masyarakat, ditegaskan Presiden, agar tidak ikut campur dalam isu perombakan tersebut. Jokowi mengatakan, ia tidak akan terpengaruh terhadap desakan-desakan yang berdatangan dari sejumlah kalangan.

Baca juga:

"Jangan ikut dorong-dorong, dikte-dikte, dan desak-desak. Itu hak prerogratif Presiden," katanya.

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini enggan berkomentar lebih jauh terkait kepuasannya terhadap kinerja para menteri ekonomi sepanjang tahun 2015.

"Kalau puas tidak puas, terserah saya," tegas Jokowi. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya ulangi lagi. Reshuffle itu adalah hak prerogratif Presiden," ujar Jokowi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.
Halaman Selanjutnya