Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Isu perombakan (
reshuffle
) kabinet jilid II semakin berhembus kencang di awal tahun ini. kementerian yang paling disorot adalah di bidang ekonomi, di mana sejumlah target yang dipatok pada 2015 tidak tercapai.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Rabu 6 Januari 2016, kembali menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat. Meskipun ada sejumlah tekanan, ia menegaskan tidak akan terganggu dengan hal tersebut.
"Saya ulangi lagi. Reshuffle itu adalah hak prerogratif Presiden," ujar Jokowi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.
Seluruh elemen masyarakat, ditegaskan Presiden, agar tidak ikut campur dalam isu perombakan tersebut. Jokowi mengatakan, ia tidak akan terpengaruh terhadap desakan-desakan yang berdatangan dari sejumlah kalangan.
Baca juga:
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
"Jangan ikut dorong-dorong, dikte-dikte, dan desak-desak. Itu hak prerogratif Presiden," katanya.
Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini enggan berkomentar lebih jauh terkait kepuasannya terhadap kinerja para menteri ekonomi sepanjang tahun 2015.
"Kalau puas tidak puas, terserah saya," tegas Jokowi. (asp)
Halaman Selanjutnya
Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini enggan berkomentar lebih jauh terkait kepuasannya terhadap kinerja para menteri ekonomi sepanjang tahun 2015.
