VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo, terkait tingginya serapan anggaran Jatim pada 2015 yang mencapai 94,79 persen.
Hal itu diutarakan Jokowi kepada Soekarwo, yang melakukan teleconference di Balai Besar Kementerian PU dan PR Jawa Timur di Jalan Waru, Surabaya, Rabu 6 Januari 2016. Teleconference dilakukan dengan lima provinsi/kota, yakni Jatim, Manado, Banjarmasin, Medan, dan Jayapura, saat acara penandatanganan kontrak kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Terima kasih, serapan anggaran Pemprov Jatim 94,79 persen, tolong kabupaten/kota di Jatim juga dikawal dan didampingi agar serapan anggarannya bisa sama atau di atas Provinsi Jatim. Karena, tahun ini membutuhkan percepatan agar uang yang beredar semakin banyak di daerah," ujar Jokowi.
Balai Besar Kementerian PUPR Surabaya untuk Provinsi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan paket pembangunan infrastruktur sebanyak 138 kontrak dengan nilai Rp2,51 triliun. Rinciannya, sebanyak 17 paket dengan nilai kontrak di atas Rp50 miliar, dan 121 paket dengan nilai kontrak di bawah Rp50 miliar.
Kemudian, Soekarwo melaporkan, penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Jatim pada 2015 mencapai 94,79 persen tersebut sama dengan tahun lalu.
"Terima kasih Bapak Presiden, tidak ada hambatan dan lancar. Itu karena setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya, selalu dilakukan kontrol terhadap realisasi kas, bukan hanya penerimaan, tapi juga pengeluaran atau belanja," ucap Soekarwo.
Diutarakannya, dari 913 bendungan di Jatim, sebanyak 194 bendungan perlu dibenahi, dan membangun bendungan baru di Trenggalek sebagai fungsi pengairan.
Pemilik panggilan Pakde Karwo, juga melaporkan kepada Presiden, masih banyak rumah tidak layak huni (RTLH) di Jatim, yakni sekitar 234 ribu unit. Sekitar 101 ribu RTLH sudah dikerjakan Pemprov Jatim, sisanya diharapkan Kementerian PUPR bersama-sama ikut membiayai.
Dengan didampingi sejumlah pejabat SKPD, Pakde Karwo juga melaporkan perkembangan pembangunan Jalan Lintas Selatan sepanjang 673 kilometer (km).
"Mohon bantuan untuk pembiayaan pembelian tanah, sehingga pembangunan jalan tersebut bisa dilanjutkan," ucapnya.
Neraca SDA Diklaim Dukung Pembangunan Nasional
Pelaksanaan penyusunan neraca SDA direncanakan mulai 2017-2028
