- Rumahku.com
VIVA.co.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Penolakan itu dilakukan karena iuran Tapera dibebankan kepada dunia usaha.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan saat ini pemerintah berencana menyediakan pembiayaan melalui skema Tapera, namun iuran Tapera justru malah menambah beban pungutan untuk dunia usaha, baik perusahaan dan pekerja.
"Beban pungutan di perusahaan atau pekerja atas persentase tertentu dari penghasilan pekerja sudah sangat besar. Penambahan pungutan berapapun besarnya akan semakin menjadikan dunia usaha tidak kompentitif," ujar Hariyadi di kantor Apindo, di Jakarta, Selasa, 19 Januari 2016.
Diutarakannya, beban pungutan yang sudah ditanggung oleh perusahaan sebesar 18,24-19,74 persen dari penghasilan pekerja.
Ia menjelaskan, perusahaan dibebani biaya jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi jaminan hari tua sebesar 3,7 persen, jaminan kematian 0,3 persen, jaminan kecelakaan kerja 0,24-1,74 persen dan jaminan pensiun dua persen.
Lalu, jaminan sosial kesehatan sebesar empat persen dan cadangan pesangon sekitar delapan persen. Rata-rata kenaikan upah dalam lima tahun terakhir sekitar 14 persen.
"Maka beban tahunan pengusaha untuk taat pada peraturan perundang-undangan dapat mencapai sekitar 35 persen," katanya.
Sebagai informasi, Pemerintah dan DPR menargetkan untuk mengesahkan RUU Tapera pada Maret 2016. RUU Tapera memungkinkan negara untuk menghimpun dana, khususnya mereka yang telah memiliki penghasilan, dalam pembiayaan jangka panjang perumahan.
Dalam draf RUU, besaran iuran tabungan perumahan diusulkan sebesar tiga persen dari upah pekerja per bulan. Dari porsi iuran itu, sebesar 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen perusahaan atau pemberi kerja. (one)
Hindari Hal Ini Ketika Beli Rumah Pertama Kali
Semua orang tentu ingin memiliki rumah, apalagi bagi MBR.
