- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyarankan pemerintah tidak memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia setelah tahun 2021. Dia pun meminta agar pengelolaan tambang emas Freeport di Timika, Papua, diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kalau saya, ya, tidak ada lagi perpanjangan di masa yang akan datang," katanya di Jakarta, Jumat 22 Januari 2016.
Faisal mengatakan, pemerintah seharusnya mempersiapkan BUMN pertambangan, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (Antam) untuk menjadi operator pengganti di pertambangan Freeport Indonesia. Dia meminta agar Antam bisa menguasai 30 persen saham Freeport Indonesia mulai tahun 2021, dan pada tahun 2041 Antam bisa menguasai 60 persen saham perusahaan tambang Amerika Serikat itu.
"Jadi, jangan asing itu sudah nikmati banyak, (lalu) baru ampas-ampasnya BUMN disuruh masuk. Kan, kacau," kata dia.
Faisal juga membicarakan izin ekspor konsentrat Freeport yang akan habis tanggal 28 Januari 2016 ini. Diutarakannya Freeport masih menghadapi permasalah izin ekspor konsentrat karena belum membangun smelter.
"Ini sudah macet semua. Izin ekspor konsentrat, kan, dikeluarkan kalau smelter dibangun. Dia bangun smelter kalau (kontraknya) diperpanjang," kata dia.
Menteri Arcandra Bicara Masa Depan Freeport
Dia akan tegas mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang.
