Kini Limbah Berbahaya Bisa Terdeteksi dengan Alat

 

"Selanjutnya unit reaksi cepat segera mengatasi dan memberi teguran pada perusahaan yang," ujarnya. 

 

Perangkat pemantau memungkinkan dimiliki dan ditempatkan oleh Pemerintah langsung di kawasan industri dan titik-titik pemantauan.

 

Selain terkait pemantauan, Aris menyarankan agar kawasan industri di Indonesia mengoptimalkan pengolahan limbah air dalam kawasan, karena hal itu dapat meminimalisir kemungkinan masuknya air limbah belum diolah ke dalam aliran sungai.

 

"Saat ini kami (EMI) sedang melakukan skema kerja sama pengolahan limbah dengan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)," tambahnya.

 

Rencananya air limbah akan diolah hingga memenuhi kualitas air bersih dan dipergunakan kembali oleh industri yang ada di dalam kawasan JIEP.

 

Menanggapi hal itu, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Edo Rakhman mengatakan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan hak penguasaan pengelolaan air bersih oleh perusahan swasta, menjadikan Negara bertanggungjawab penuh atas usaha penyediaan air bersih untuk masyarakat.

 

Namun menurut Edo, jika hal itu hendak diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentu pemerintah tidak dapat membebankan seluruh tanggung jawab semata kepada BUMN.

 

"Akan baik jika BUMN mau menjadi pelopor, memberikan contoh yang baik kepada perusahaan mengenai bagaimana mengelola air limbah secara baik. Meskipun kemudian skema kerjasama dilakukan, namun itu tidak berarti BUMN bertanggung jawab atas limbah perusahaan, tanggung jawab pengelolaan limbah harus tetap berada di perusahaan (industri)," terang Edo.

 

Bagi WALHI, lanjut Edo, tidak masalah jika ada BUMN yang bersedia fokus pada kelestarian lingkungan, khususnya Sumber Daya Air.

 

"Meski begitu pengawasan tetap harus dilakukan, agar dalam persoalanan kelestarian air tetap kepentingan publik yang utama, bukan persoalan mencari keuntungan semata," tegasnya.