Sumber :
- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id - Meski pembangunan proyek kereta cepat atau High Speed Railway rute Jakarta-Bandung telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada pekan lalu, nyatanya proyek ini masih belum mengantongi izin dalam pembangunannya.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, dalam pengurusan izin ini, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengembang telah menyerahkan beberapa dokumen terkait izin tersebut. Akan tetapi, saat dipelajari, ternyata dokumen tersebut masih dalam berbentuk bahasa China atau Mandarin.
"Iya, (dokumen izin) sampai sekarang beberapa data masih banyak yang pakai bahasa Mandarin. Gimana kami mau evaluasinya," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko saat dihubungi VIVA.co.id, di Jakarta, Selasa 26 Januari 2016.
Ia menjelaskan, dokumen-dokumen perizinan yang masih menggunakan bahasa Mandarin itu di antaranya izin dan perancangan di jarak lima kilometer pertama, yakni di KM 95 Tol Cipularang, Jawa Barat.
Karena itu, kata Hermanto, dokumen tersebut terpaksa dikembalikan, dan nantinya harus diperbaiki oleh PT KCIC, minimal menggunakan bahasa Inggris yang lebih universal.
"Ada dokumen yang belum (dievaluasi), untuk yang masih bahasa China. Itu sudah saya suratin, saya kembalikan," kata dia.
Seperti diketahui, dalam pembangunan kereta cepat ini, PT KCIC hingga kini belum mengantongi beberapa syarat izin pembangunannya. Di antaranya yaitu soal rancang bangun, data lapangan, spesifikasi teknis, dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).
Bahkan, jika PT KCIC belum juga menyelesaikan dokumen perizinan tersebut, Kemenhub sebagai regulator teknis dan keselamatan tidak akan mengeluarkan izin pembangunan ke depannya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Karena itu, kata Hermanto, dokumen tersebut terpaksa dikembalikan, dan nantinya harus diperbaiki oleh PT KCIC, minimal menggunakan bahasa Inggris yang lebih universal.
