2015, Belanja Pemerintah Capai Rp1.796,6 Triliun

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
Sumber :

VIVA.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi belanja negara sepanjang tahun 2015 mencapai Rp1.796,6 triliun atau 90,5 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang dipatok sebesar Rp1.984,1 triliun.

Mengoptimalkan Aset Negara

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, realisasi belanja Kementerian Lembaga (KL) secara keseluruhan di tahun 2015 mencapai Rp724,7 triliun atau 91,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN-P. Meski angkanya tak jauh berbeda dengan realisasi yang diumumkan di awal Januari, capaian tersebut merupakan sesuatu yang menggembirakan.

Mengingat pada tahun lalu, ada beberapa kendala yang menyebabkan tersendatnya serapan anggaran pemerintah. Mulai dari perubahan nomenklatur, sampai dengan perubahan struktur APBN ke APBN-P yang terbilang lebih lambat.

Strategi Menhub Jangkau Konektivitas Daerah Terpencil

“Ini luar biasa, karena APBNP 2015 baru selesai bulan Februari. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Maret. Jadi proyek baru mulai Mei-Juni. Tetapi ada juga perubahan nomenklatur. Tapi belanja bisa 91 persen,” ujar Bambang dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, Rabu malam, 27 Januari 2016.


Pulau Tax Haven, Untung Rugi Masih Dikaji
Pendapatan negara 

Sementara dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.504,5 triliun, atau 85,4 persen dari target yang dipatok dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun. Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara, realisasi defisit anggaran mencapai Rp292,1 triliun atau 2,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp318,1 triliun, dengan rincian pembiayan dalam negeri sebesar Rp307,8 triliun, dan pembiayaan luar negeri mencapai Rp10,4 triliun. Dengan hasil realisasi defisit anggaran sebesar Rp292,1 triliun, ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp26,1 triliun.

“SILPA sebagian yang liquid, akan digunakan untuk mengurangi utang dalam APBN-P 2016,” katanya.

Untuk posisi belanja nonKementerian/Lembaga (KL) sendiri, Bambang memaparkan, mencapai Rp448,9 triliun atau 85,7 persen dari pagu APBN-P 2015. Jumlah ini pun menurun dibandingkan realisasi belanja non KL di tahun anggaran 2014. 

Sementara, untuk transfer daerah dan dana desa, mencapai Rp623 triliun atau 93,7 persen dari pagu APBN-P 2015 yang dipatok sebesar Rp664,6 triliun.

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya