- ANTARA/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id - Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah dimulai oleh Presiden, Joko Widodo. Namun proyek mercusuar ini masih menjadi polemik di kalangan masyarakat dan DPR RI karena dinilai terlalu mahal dan belum memiliki izin lengkap.
Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra mengatakan, komisinya akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, untuk mengetahui lebih rinci pembiayaan proyek kerja sama dengan China itu.
"Pekan depan kita akan memanggil Menteri Rini," kata Eka usai diskusi “Lampu Kuning Hutang Luar Negeri” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 30 Januari 2016.
Eka menjelaskan pemanggilan ini terutama terkait dengan keterlibatan BUMN dalam proyek kereta cepat ini. Menurutnya keterlibatan BUMN bukan hanya masalah alih teknologi. BUMN harus bisa melakukan efisiensi anggaran.
"Proyek kereta cepat ini kan nilainya mahal sekali. Ini bisa dibandingkan dengan pembangunan kereta sejenis seperti di Iran yang jaraknya lebih panjang," ungkap Eka.
Politisi partai Golkar ini menekankan BUMN harus mengantisipasi berbagai konsekuensi kerja sama antara Indonesia dan China ini.
"Seperti tenaga kerja asing. Ini sebenarnya tidak bisa dihindari, tapi bisa diantipasi dan dibicarakan terutama dengan keterlibatan BUMN," lanjut dia. (ren)
Soal Kereta Cepat, Menhub Budi Tak Mau Gegabah
Dia mengakui, proyek ini jadi prioritas dan sorotan masyarakat.
