Komisi VI Desak Pemerintah Susun Kerjasama Uni Eropa
- Foto : Ririn Aprilia
Lebih lanjut ia menjelaskan, Indonesia berada pada fase peningkatan daya saing dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2015 lalu pada pertemuan dengan Presiden Barack H Obama di Amerika Serikat, telah menyatakan minat dan kesiapan untuk ikut serta pada Kemitraan/Kerjasama Trans Pasifik (TPP). Bagi DPR RI yang secara konsitusional memegang kedaulatan rakyat karena terpilih langsung oleh rakyat Indonesia, tentu saja sangat berkepentingan pada kerjasama ekonomi kawasan MEA dan TPP ini.
"Belajar dari kondisi krisis ekonomi kawasan Eropa, tentu hal ini jangan sampai terjadi untuk kawasan ASEAN kelak,”katanya.
Hafisz juga mengatakan, pemerintah Indonesia harus sungguh-sungguh cermat mempelajari apa keuntungan dan kerugian dari krisis yang terjadi di kawasan Eropa agar dapat mengambil langkah antisipasi yang strategis untuk kepentingan nasional dalam bingkai NKRI. Basis ekonomi kerakyatan dalam wadah Koperasi & UMKM masih menghadapi banyak sekali permasalahan dalam pengembangannya. Umumnya, Koperasi dan UMKM sulit memperoleh akses keuangan ke perbankan karena tidak dapat memenuhi persyaratan agunan. Permasalahan badan hukum Koperasi & UMKM bidang keuangan mikro, juga berpengaruh pada Koperasi & UMKM keberlanjutan usaha dan kepercayaan perbankan, ujarnya.
Untuk itu sambungnya, Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah Indonesia segera menyusun langkah kerjasama Uni Eropa dalam bidang Koperasi & UMKM, mengingat, Uni Eropa memiliki sejarah panjang Koperasi & UMKM yang berhasil mensehjahterakan para anggota dan pelaku UMKM, yang berpihak pada sosiologis dan antropologis Koperasi Indonesia.
"Oleh karenanya pemerintah harus mampu memberdayakan Koperasi dan UMKM agar bisa tumbuh dan berkembang sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan memiliki daya saing yang tinggi terutama memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),”ujar Hafisz.
Komisi VI DPR RI sedang menyusun RUU tentang BUMN dan RUU Persaingan Usaha, negara-negara Uni Eropa dikenal sangat baik menjaga daya saing BUMN secara transparan dan menjaga kedaulatan negara. Untuk itu, Komisi VI DPR RI berminat menjalin kerjasama dengan Uni Eropa dalam hal pertukaran informasi tentang mekanisme pembinaan dan pengelolaan aset–aset BUMN dan Persaingan Usaha Sehat. Rasio ekspor Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2014 sebesar 23,7persen sedangkan Uni Eropa memiliki Rasio ekspor terhadap Produk Domestik Eropa 40,1persen, ujar politisi PAN ini.
