Sumber :
VIVA.co.id - Pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) hingga saat ini masih menjadi fokus pembangunan oleh pemerintah di wilayah pusat DKI Jakarta dan sekitarnya.
Untuk merealisasikan program ini, sebelumnya pemerintah akan memberlakukan lelang operator LRT. Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2015 tentang Penugasan Operator Ditetapkan Melalui Lelang.
Baca Juga :
Antisipasi Kepadatan, KRL Tambah Petugas Tiket
Namun, proses lelang operator ini diperkirakan memakan waktu cukup lama. Pemerintah akhirnya menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator LRT.
"Jadi, ini cuma mengubah saja bahwa penugasan operator LRT Jabodetabek itu, Presiden menghendaki ditugaskan kepada KAI, jadi tidak perlu dilelang," ujar Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2016.
Selain itu, perihal Perpres 98/2015 menghendaki pembangunan LRT dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Adhi Karya Tbk.
Kemudian, kata Jonan, berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan pelat merah itu ditugaskan untuk membangun prasarana berupa jalur, termasuk konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi kereta ringan.
Jonan menjelaskan, pembiayaan pembangunan proyek LRT menggunakan daftar isian pengguna anggaran (DIPA) dari Kementerian Perhubungan atau sepenuhnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Jadi ini yang LRT DKI tidak dibahas, LRT Jabodetabek bukan proyeknya BUMN, ini proyeknya pemerintah," ujarnya.
Seperti diketahui, dalam pembangunannya, proyek LRT terdiri dari dua tahap dengan total panjang 83,6 kilometer. Masing-masing terdiri dari tiga lintas pelayanan, yakni tahap I meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas dengan 21 stasiun dan panjang 42,1 kilometer.
Sementara itu, untuk tahap II meliputi lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol dengan panjang 41,5 kilometer.
Selain Jonan, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kemenko Perekonomian ini juga ikut dihadiri oleh Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, Menteri Perekonomian Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, perihal Perpres 98/2015 menghendaki pembangunan LRT dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Adhi Karya Tbk.
