VIVA.co.id - Pemerintah mengakui gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun ini memang tidak bisa terhindarkan. Bahwa, hal ini merupakan bagian dari dinamika dunia usaha.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, berpendapat upaya yang harus dilakukan dalam rangka meredam angka PHK adalah dengan menggenjot industri manufaktur. Apalagi, dari berbagai insentif yang diberikan pemerintah bertujuan untuk membangkitkan manufaktur dalam negeri.
“Meredam PHK ini, bagaimana kita menumbuhkan perekonomiannya. Cara paling benar menurut saya, adalah manufaktur. Sektor ini harus siap untuk menampung. Manufaktur membesar, ini akan difasilitisasi oleh pemerintah,” ujar Suahasil. saat ditemui di Universitas Indonesia Salemba Jakarta, Rabu 10 Februari 2016.
Suahasil mengakui, di tengah kondisi ekonomi global yang terus berfluktuatif, ada beberapa perusahaan dalam negeri yang terkena langsung imbasnya, karena masih ketergantungan dengan produk-produk luar negeri. Keputusan melakukan PHK, murni karena keputusan bisnis yang mulai anjlok.
"Perusahaan ada naik dan turun. Kalau tergantung impor, rupiah melemah, tentu biaya akan meningkat. Harga barangnya juga akan meningkat. Lalu, pengusaha akan memperhatikan pasarnya seperti apa, itu keputusan bisnis," kata dia.
Selain manufaktur, lanjut dia, ada beberapa hal yang masih harus menjadi perhatian terkait dengan kondisi tenaga kerja Tanah Air. Mulai dari kejelasan dari berbagai sektor seperti penetapan upah minimum, sampai dengan memperbaiki iklim investasi, agar mampu mendorong penyerapan tenaga kerja.
"Presiden bilang iklim investasi harus diperbaiki, supaya ranking (investasi) kita bisa naik. Itu yang mana harus menjadi agenda supaya kita bisa mendorong tenaga kerja," tegas Suahasil. (asp)
63 Ribu Buruh Pabrik Tekstil Terancam PHK, Ini Kata Apindo
Apindo Jabar tegaskan harus ada itikad baik dari perusahaan.
