Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid X yang membuka luas sejumlah industri dalam negeri untuk asing. Dalam paket kebijakan itu, ada sebanyak 35 bidang usaha yang dihapus dari Daftar Negatif Investasi (DNI) yang artinya bidang usaha ini boleh dikuasai 100 persen oleh asing.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani, menilai paket kebijakan X yang dikeluarkan oleh pemerintah ini terlalu terburu-buru dan mengecewakan para pengusaha, khususnya industri perhotelan, retailer, dan perdagangan. Seharusnya dibicarakan secara lebih mendalam dengan para pemangku kepentingan, khususnya pengusaha dalam negeri.
Baca Juga :
Morotai Bakal Ngetop di Televisi Perancis
"Karena mereka merasa terancam, kalau ada modal asing yang kuat, lalu tiba-tiba mereka bangun hotel dengan jumlah besar, akhirnya menyebabkan kelebihan suplai makin bertambah. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang juga perlu didengar," kata dia.
Selain itu, ia menambahkan beberapa pengusaha yang juga keberatan diantaranya, di bidang logistik dan perdagangan seperti retailer dan restoran. Diakuinya untuk sisi logistik seperti infrastruktur memang membutuhkan investasi yang lebih besar.
"Kalau yang infrastruktur, mereka memang tidak masalah, karena memang perlu modal yang kuat. Tapi kalau yang penyedia jasa logistik, itu mereka keberatan, alasannya macam-macam, jadi ini kan mesti didudukin terlebih dahulu," kata dia.
Dilanjutakannya, pengusaha perdagangan retail, seperti restoran pun menolak. Mereka menolak dibukanya sektor bisnis tersebut untuk asing 100 persen.
"Masa dengan modal Rp10 miliar, asing boleh buka 100 persen, kalau asing mau masuk mestinya paling tidak (modal) US$10 juta gitu. Banyak hal yang perlu dibahas, dan perlu cukup waktu untuk pendalaman," tambah dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Karena mereka merasa terancam, kalau ada modal asing yang kuat, lalu tiba-tiba mereka bangun hotel dengan jumlah besar, akhirnya menyebabkan kelebihan suplai makin bertambah. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang juga perlu didengar," kata dia.