Ramai PHK, Industri Tekstil Malah Sulit Cari Tenaga Kerja

PT Nesia Pan Pacific (NPP) Clothing
Sumber :
  • Rochimawati / VIVA.co.id

VIVA.co.id - Disaat ramainya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, pengusaha di bidang tekstil justru mengaku sulit untuk mendapatkan pekerja baru.

Komisi IX Minta Menaker Lebih Giat dan Pro Terhadap Buruh
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan di sektor pertekstilan Indonesia, justru tidak terjadi PHK sejak awal tahun 2016.
 
63 Ribu Buruh Pabrik Tekstil Terancam PHK, Ini Kata Apindo
"Untuk sektor kami di awal tahun tidak ada PHK, bahkan bertambah terus dari kuartal terakhir pada tahun 2015, Kalau kami malah kesulitan mencari tenaga kerja," kata Ade di Sekretariat API, Graha Surveyor Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Kamis 18 Februari 2016.
 
Apindo Keberatan Iuran BPJS Kesehatan Naik
Ia mencontohkan, di berbagai wilayah di Jawa, misalnya Solo, Wonogiri, Sragen, Bawean, Demak dan beberapa daerah yang fokus di industri pertekstilan, justru kekurangan pekerja sehingga menjadi kendala di industri tekstil untuk melakukan ekspansi baik ke luar daerah maupun ke luar negeri.
 
"Kita sudah latih lebih dari 1.000 orang untuk pekerja baru, namun itu masih kurang, artinya kita ini sudah mulai kekurangan. Pemerintah perlu mengubah konsep industri," kata dia. 
 
Ia mengatakan, sulitnya mendapatkan tenaga kerja baru karena berbagai macam faktor diantaranya aturan yang diterapkan pemerintah yaitu usia pekerja harus 18 tahun‎.
 
"Kita memiliki peraturan yang berbeda di negara satu dan lainnya, Misalnya, kita ada aturan usia pekerja itu harus 18 tahun. Padahal kalau di negara lain itu 17 tahun itu sudah masuk usia kerja, kalau kita pekerjakan, nanti kita disangka mempekerjakan anak di bawah umur," kata dia.
 
Kendala lainnya adalah kurangnya fasilitas tempat tinggal seperti asrama bagi pekerja yang tempat tinggalnya jauh dari industri.
 
"Karena pekerja baru mencari kos-kosan di daerah industri pakaian ini sangat sulit, saya rasa juga perlu dukungan kemenPera (PUPR), untuk membangun dormitory ini, agar kementerian perumahan rakyat dapat memberikan subsidi perumahan," tutur Ade.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya