Sumber :
- Reuters
VIVA.co.id - Perusahaan penyedia konten aplikasi populer, atau over the top (OTT) seperti Facebook, WhatsApp, Netflix, dan Twitter terancam diblokir di Indonesia.
Baca Juga :
Zuckerberg: Kuartal Ini Bagus Berkat Video
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara, sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya saat ini menyiapkan penerbitan peraturan menteri terkait kewajiban badan usaha tetap (BUT) perusahaan OTT yang beroperasi di Indonesia.
Menangapi hal itu, Pakar Digital Marketing Indonesia, Anthony Leong menilai ketegasan Kemenkominfo sudah tepat. Pemerintah sudah pada porsinya menertibkan perusahaan-perusahaan OTT. Hal tersebut, demi kemajuan pihak usaha asli Indonesia.
Baca Juga :
Segera, Bisa Blokir Iklan Pengganggu di Facebook
“Ini merupakan kebijakan yang ke depannya akan menghasilkan win-win solution, karena ke depannya ada regulasi yang jelas, kalau aplikasi OTT ingin masuk ke Indonesia. Seyogianya, saat masuk harus berbadan hukum, atau sistem joint venture. Jadi, banyak stakeholder yang bisa dirangkul dan berkembang bersama di Indonesia,” kata Komisaris Anthony Leong, yang juga komisaris PT Indo Menara Digital melalui rilis pers ke VIVA.co.id, Sabtu 27 Februari 2016.
Dia menyebutkan, Indonesia selama ini dijadikan ladang bisnis bagi pengembang aplikasi OTT. Angka pengguna yang dijadikan sebagai target sasaran penjualan pihak pengembang relatif besar.
“Jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan aplikasi dan media sosial tersebut, bukan tergolong sedikit. Jadi, tak heran kalau banyak pengembang di luar sana melirik market Indonesia," lanjutnya.
Namun, dari aplikasi itu, pengembang bakal menerima pendapatan iklan. Karena itu, wajar berkontribusi dan mengikuti regulasi di Indonesia.
Sekjen Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia (APDI) tersebut menambahkan, sisi positif dari kebijakan ini adalah akan memicu kreativitas para pemain OTT lokal untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang tidak kalah saing dengan aplikasi asing. Mereka harusnya bisa merebut pasar dalam negeri yang cukup besar ini.
Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah mengunjungi Silicon Valley sebagai bentuk niat pengembangan para technopreneur lokal. Pemerintah, menurutnya, juga perlu memberikan kebijakan solutif selain pelarangan, sehingga dampak positif sosial media bisa dirasakan untuk kepentingan ekonomi masyarakat.
"Bahkan, Presiden mau menciptakan 1.000 technopreneurs lokal, bisa jadi ini cikal bakalnya,” kata dia soal kunjungan Joko Widodo ke basis perusahaan IT raksasa Amerika Serikat itu. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
